DPRD Samarinda Soroti Arah Pendidikan, Anhar Minta Kurikulum Disesuaikan dengan Kebutuhan Dunia Kerja
Garda.co.id, SAMARINDA – Kemunculan sejumlah konsep baru dalam sistem pendidikan nasional, seperti Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, dan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT), menuai sorotan dari DPRD Kota Samarinda.
Alih-alih terus menghadirkan nomenklatur baru, pemerintah dinilai perlu memprioritaskan pembenahan kurikulum agar lebih selaras dengan kebutuhan dunia kerja.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menilai persoalan mendasar pendidikan saat ini bukan terletak pada perubahan konsep sekolah, melainkan masih lebarnya kesenjangan antara materi pembelajaran dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi salah satu faktor yang membuat lulusan sekolah maupun perguruan tinggi kesulitan memasuki pasar kerja.
“Yang lebih penting adalah bagaimana kurikulum mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan dunia kerja. Di situlah sebenarnya persoalan yang harus dibenahi,” ucapnya.
Anhar menjelaskan, sistem pendidikan saat ini masih cenderung berorientasi pada aspek akademik dan belum sepenuhnya membekali peserta didik dengan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja. Akibatnya, banyak lulusan belum siap menghadapi tuntutan industri yang terus berkembang.
“Sering kali apa yang dipelajari di sekolah tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau industri. Akhirnya banyak lulusan yang kesulitan mendapatkan pekerjaan,” imbuhnya.
Anhar menambahkan, persoalan tersebut semakin terlihat dari meningkatnya jumlah lulusan perguruan tinggi setiap tahun, sementara pertumbuhan lapangan pekerjaan belum mampu mengimbangi jumlah pencari kerja.
Karena itu, dirinya menegaskan kebijakan pendidikan tidak cukup hanya berfokus pada pembangunan sarana dan prasarana maupun peningkatan kualitas tenaga pendidik. Pemerintah juga harus memastikan lulusan memiliki peluang untuk terserap di dunia kerja setelah menyelesaikan pendidikan.
“Jangan hanya membangun sekolah yang bagus dan meningkatkan kualitas guru. Yang juga harus dipastikan adalah bagaimana lulusan memiliki peluang kerja setelah menyelesaikan pendidikan,” ujarnya.
Selain menyoroti kurikulum, Anhar juga mempertanyakan urgensi munculnya berbagai istilah baru dalam sistem pendidikan nasional. Menurutnya, setiap konsep baru harus disertai penjelasan yang jelas agar masyarakat memahami tujuan serta perbedaannya dengan sistem yang telah berjalan.
“Saya masih belum melihat perbedaan mendasar dari istilah Sekolah Rakyat. Pada dasarnya semua sekolah yang ada juga melayani masyarakat,” terangnya.
Dirinya turut menyoroti sistem penerimaan peserta didik yang dinilai semakin rumit dibandingkan beberapa tahun lalu. Kondisi tersebut, menurutnya, kerap memunculkan keluhan dari masyarakat yang ingin mengakses layanan pendidikan.
“Sekarang masyarakat merasa proses masuk sekolah semakin sulit. Padahal dulu akses pendidikan terasa lebih sederhana dan mampu menampung lebih banyak anak,” katanya.
Melihat berbagai persoalan tersebut, DPRD Samarinda mendorong terbangunnya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, institusi pendidikan, dunia usaha, dan sektor industri dalam merumuskan kebijakan pendidikan.
Langkah itu dinilai penting untuk memastikan kurikulum mampu menjawab kebutuhan pasar kerja sekaligus meningkatkan daya saing lulusan.
“Pendidikan harus mampu menghasilkan sumber daya manusia yang siap bersaing dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Jangan sampai lulusan terus bertambah, tetapi kesempatan kerja yang tersedia tidak mampu menyerap mereka,” pungkasnya. (Dry/Adv/DPRDSamarinda)
