Garda.co.id, Samarinda – Pembangunan Gereja Toraja di Keluarahan Sungai Keledang, Samarinda Seberang mendapat angin segar untuk dilanjutkan setelah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) memastikan hal tersebut.
Sebelumnya, pembangunan tidak dilanjutkan karena berkaitan dengan sengketa hukum. Namun setelah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) telah memutuskan rumah ibadah tersebut memiliki hukum tetap (inkrah).
Menyikapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, mengajak seluruh pihak untuk menghormati keputusan pengadilan. Putusan ini sebagai dasar untuk mengakhiri polemik yang berlarut dan memicu gesekan di masyarakat.
“Kami menghormati putusan hukum yang telah inkrah. Apabila persoalan yang berkaitan agama, budaya, maupun pendirian rumah ibadah,” tekan Abdullah.
Demi menjaga kondusifitas antara umat kerukunan, Helmi meminta untuk seluruh pihak terus berkomunikasi. Menurutnya, putusan PTUN memiliki kekuatan hukum tetap yang bisa mengakhiri perdebatan yang ada.
“Adanya kepastian hukum, komunikasi yang baik antarumat beragama dalam pembangunan rumah ibadah dapat berjalan sesuai aturan tanpa menimbulkan konflik baru,” tuturnya.
Dirinya mengapresiasi usaha yang dilakukan FKUB dalam menjembatani komunikasi antara tokoh masyarakat, agama hingga pemerintah.
“FKUB memiliki peran penting sebagai mitra pemerintah dan DPRD untuk memberikan masukan serta membantu mencarikan solusi terbaik bagi semua pihak,” terangnya.
Kehadiran FKUB sangat strategis guna meredam adanya kesalahpahaman yang berkaitan dengan keagamaan maupun konflik yang terjadi di tengah masyarakat.
Menurut orang nomor satu di DPRD Samarinda itu, Kota Samarinda hadir atas asas keberagamaan. Maka dari itu setiap warga memiliki hak yang sama dalam menjalani kepercayaannya masing masing.
“Penyelesaian persoalan ini menunjukkan bahwa Samarinda tetap menjunjung tinggi keberagaman dan menghormati hak setiap warga negara untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinannya,” tandas Helmi. (Dry/Adv/DPRDSamarinda)
