Tingginya Angka Kekurangan Guru Di Samarinda, Novan Usulkan Program PGLP
Garda.co.id, SAMARINDA – Kekurangan guru di sejumlah SD dan SMP negeri di Kota Samarinda mendapat sorotan Komisi IV DPRD Kota Samarinda.
Para legislator mendorong Pemerintah Kota mengoptimalkan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Guru Langsung Penempatan (PGLP) agar kebutuhan tenaga pendidik segera terpenuhi, sekaligus memberikan kepastian kesejahteraan bagi guru lepas yang selama ini bergantung pada honor terbatas.
Usulan tersebut hadir setelah Komisi IV menggelar pertemuan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda membahas terkait berbagai permasalahan di sektor pendidikan.
Salah satunya yakni kekurangan guru pada jenjang sekolah dasar (SD) maupun sekolah menengah pertama (SMP).
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, M. Novan Syahronny Pasie, mengungkapkan skema PGLP menjadi salah satu solusi kongkrit yang bisa dijalankan pemerintah tanpa mengeyampingkan status guru lepas.
“Kami mendorong agar skema PGLP bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan guru di sekolah negeri. Saat ini masih banyak tenaga pengajar yang penghasilannya bergantung pada dana BOSDA maupun BOSNAS,” ujarnya.
Lanjut Novan, Samarinda mengalami kekurangan guru dengan angka sangat tinggi yakni sekitar 500 guru, data tersebut didapatkan atas pemaparan Disdikbud. Tinggnya angka kekurangan guru ini sangat berdampak terhadap optimalisasi belajar mengajar di Sekolah.
Di sisi lain, banyak guru lepas yang masih menerima honor dengan nominal yang dinilai belum mencerminkan beban tugas yang mereka emban. Kondisi tersebut, kata dia, perlu segera mendapat perhatian pemerintah.
“Kami tidak ingin masih ada guru yang menerima penghasilan kurang dari satu juta rupiah setiap bulan. Mereka memiliki tanggung jawab besar dalam mencerdaskan anak-anak, sehingga kesejahteraannya juga harus dipikirkan,” ujarnya.
Novan menilai dengan penerapan PGLP akan mejadi kabar baik bagi guru lepas. Selain karna status mereka yang di perhatikan, kesejahteraan pun dapat meningkat. Skema ini sangat cocok ditengah terbatasnya peluang pengangkatan tenaga non-ASN.
Novan menegaskan pihaknya akan membawa usulan tersebut ke pembahasan anggaran sehingga menjadi salah satu prioritas yang perlu dilakukan dalam sektor pendidikan.
Menurutnya, ketersediaan guru yang memadai merupakan faktor penting dalam peningkatan layanan pendidikan di Kota Samarinda.
“Harapan kami, pemerintah daerah dapat menindaklanjuti usulan ini secara bertahap. Dengan begitu, kebutuhan guru bisa dipenuhi sekaligus memberikan penghargaan yang lebih layak kepada para tenaga pendidik yang selama ini terus mengabdi,” tandasnya. (Dry/Adv/DPRDSamarinda)
