Teken Kesepakatan Bersama, Pemprov Kaltim Dan Jateng Dorong Investasi hingga Kesejahteraan Masyarakat
Garda.co.id, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi memperkuat kemitraan strategis melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Pendopo Odah Etam, Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (6/8/2026).
Sinergi antardaerah ini diharapkan mampu membuka peluang investasi baru, mempercepat pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kedua provinsi.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud menyampaikan bahwa kerjasama yang dilakukan bagian dari sinergi daerah dalam melengkapi keunggulan daerah.
Kaltim memiliki potensi sumber daya alam, peluang investasi, dan posisi strategis sebagai gerbang Ibu Kota Nusantara (IKN). Sementara Jawa Tengah unggul di sektor industri, pertanian, UMKM, pendidikan, kesehatan, hingga pengembangan sumber daya manusia.
“Kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing daerah, sekaligus membuka lapangan kerja yang lebih luas,” sebutnya.
Kerjasama yang dilakukan mencakup sektor strategis tiap daerah, di antaranya penanaman modal, ketahanan pangan, peternakan, kelautan dan perikanan, pariwisata dan ekonomi kreatif, komunikasi dan informatika, perdagangan, kehutanan, serta pemberdayaan koperasi dan UMKM.
Selain sektor yang tercakup, kerja sama juga dilakukan antara BUMD provinsi, Kadin, Gekraf, serta sejumlah pemerintah kabupaten dan kota.
Rudy menekankan keberhasilan kerjasama bukan diliat dari dokumen yang ditandatangani saat ini melainkan implementasi nyata yang mampu berdampak pada kemajuan daerah.
Disisi lain, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menuturkan pentingnya inovasi kreatif ditengah tantangan fiskal dan dinamika global. Dirinya menilai setiap daerah memiliki potensi yang berbeda-beda sehingga diperlukan sinergitas antar daerah.
Lanjut Lutfi, seluruh OPD, BUMD serta kepala daerah di Jawa Tengah segera menyusun action plan sebagai bagian dari tindak lanjut atas kerjasama yang dilakukan.
“Kita tidak ingin kerja sama ini berhenti pada MoU. Tiga minggu setelah penandatanganan, saya minta sudah ada action plan yang dilaporkan kepada gubernur masing-masing agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” demikian Luthfi.
