Raperda Pasar Rakyat Terus Di Godok, Penguatan Pedagang Lokal Jadi Point Utama
Garda.co.id, SAMARINDA – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait Pasar Rakyat tengah di godok oleh DPRD Kota Samarinda. Regulasi ini ditargetkan akan rampung dalam dua hingga tiga bulan kedepan.
Regulasi ini dihadirkan guna memberi perlindungan kepada pedagang tradisional yang kian tergerus dengan ritel modern. Tak hanya itu, Raperda ini diharapkan menjadi landasan bagi pemerintah dalam melakukan pembinaan yang lebih berpihak kepada pelaku usaha lokal.
Anggota Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Samarinda, Viktor Yuan, membeberkan bahwa penyusunan regulasi ini sedang di tahap penyempurnaan naskah akademik.
Raperda ini, lanjut Viktor, akan menjadi instrumen penting dalam menciptakan iklim usaha yang adil bagi pedagang tradisional di tengah geliat perdagangan modern.
“Pembahasannya terus berjalan. Target kami sekitar dua sampai tiga bulan lagi sudah selesai. Saat ini masih fokus pada penyusunan naskah akademiknya,” sebutnya.
Menurut Viktor, keberadaan regulasi baru tidak hanya bertujuan mengatur aktivitas perdagangan, tetapi juga memperkuat peran pemerintah dalam membina pasar tradisional agar mampu bersaing dengan pusat perbelanjaan dan jaringan ritel modern.
Lanjut, Viktor menekankan Dinas Perdagangan harus memperhatikan kualitas dan pemberdayan pedagang kecil ketimbang fokus mengejar peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi pasar.
“Yang paling penting adalah bagaimana kebijakan yang dibuat benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan pedagang. Peran dinas bukan semata mengejar PAD, tetapi juga memastikan pedagang lokal memiliki daya saing melalui pembinaan yang berkelanjutan,” imbuhnya.
Selain membahas penyusunan perda, Pansus II juga mengevaluasi realisasi anggaran Dinas Perdagangan hingga triwulan kedua tahun 2026. Hasil pembahasan menunjukkan masih terdapat sejumlah program yang penyerapannya belum optimal, termasuk kegiatan revitalisasi fasilitas pasar.
Viktor menilai realisasi peningkatan kualitas pasar rakyat harus menjadi perhatian utama Dinas Pedagangan sehingga pasar rakyat manpu bersaing dengan pasar modern.
“Masih ada beberapa pos anggaran yang realisasinya rendah. Ini harus dievaluasi supaya pelaksanaan program, termasuk revitalisasi pasar, bisa berjalan sesuai rencana,” katanya.
Meski masih terdapat sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan, para legislator optimistis pembenahan pada pasar tradisional dapat dilakukan meskipun secara bertahap
Viktor menjelaskan, pihaknya terus menjalankan fungsi pengawasan serta mendukung atas kebijakan yang peduli terhadap keberadaan pasar rakyat, dengan catatan seluruh prosesnya dilakukan secara terbuka dan akuntabel.
“Masih banyak yang harus dibenahi di sektor ini. Namun kami optimistis hasilnya akan lebih baik jika seluruh pihak bersinergi dan terbuka dalam menjalankan program-program yang telah direncanakan,” tandasnya. (Dry/Adv/DPRDSamarinda)
