Garda.co.id, PPU – Persoalan rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendapat sorotan serius dari Wakil Ketua Komisi III DPRD PPU, Jhon Kenedi. Ia menilai peningkatan kualitas tempat tinggal bagi masyarakat miskin harus menjadi prioritas utama pemerintah di semua level.
Menurut Jhon, hingga saat ini masih banyak warga PPU yang tinggal di rumah-rumah yang jauh dari standar kelayakan. Ia menyebut, kondisi tersebut tidak hanya mengganggu kenyamanan, tapi juga membahayakan kesehatan dan keselamatan penghuni.
“Banyak masyarakat kita masih tinggal di rumah yang tidak layak huni. Mereka tidak hanya berisiko dari sisi kenyamanan, tapi juga kesehatan dan keselamatan,” ujar Jhon Kenedi.
Ia menegaskan, program pembangunan dan rehabilitasi RTLH bukan sekadar urusan infrastruktur, melainkan bagian dari upaya menjaga martabat dan meningkatkan kesejahteraan warga. Oleh karena itu, ia mendorong kolaborasi lintas pemerintahan agar penanganannya lebih optimal.
“Ini bukan sekadar tanggung jawab pemerintah daerah. Harus ada dukungan anggaran yang kuat dari pemerintah pusat dan provinsi agar program RTLH bisa berjalan maksimal,” tegasnya.
Jhon mendorong agar alokasi anggaran lebih difokuskan pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Ia yakin, langkah ini akan memberi dampak langsung terhadap kualitas hidup dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Ia juga berharap program RTLH dapat menjadi bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan di PPU. Menurutnya, rumah yang layak akan menciptakan lingkungan sehat dan produktif.
“Rumah yang layak akan menciptakan lingkungan sehat. Dari situ, produktivitas masyarakat meningkat dan tentu berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi daerah,” pungkasnya. (Dry/Adv)
