Garda.co.id, PPU –Â Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Raup Muin, menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang mempertimbangkan kondisi riil di setiap wilayah. Ia menyebutkan bahwa penerapan visi dan misi kepala daerah tidak bisa dilakukan secara seragam, karena setiap kecamatan memiliki tantangan dan kebutuhan yang berbeda-beda.
Menurut Raup Muin, penyesuaian arah pembangunan sangat diperlukan terutama bagi wilayah-wilayah dengan karakteristik unik seperti Babulu, Waru, Penajam, hingga Sepaku yang berbatasan langsung dengan Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia menyatakan, jika pemerintah daerah hanya berpegang pada dokumen perencanaan tanpa memeriksa ulang kondisi lapangan, maka pembangunan berisiko tidak menjawab kebutuhan masyarakat.
“Setiap daerah punya kebutuhan berbeda. Karena itu, kita akan memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan kondisi di lapangan, bukan hanya sekadar mengikuti rancangan awal,” jelas Raup Muin..
Ia mencontohkan persoalan penyediaan air bersih yang masih menjadi keluhan masyarakat di sejumlah daerah. Isu ini memerlukan pendekatan khusus tergantung kondisi geografis dan jangkauan layanan PDAM. Selain itu, masalah peningkatan fasilitas kesehatan dan pemekaran wilayah juga disebut-sebut sebagai hal mendesak yang harus disesuaikan dengan kebutuhan lokal.
Raup Muin menjelaskan bahwa DPRD telah menggelar rapat kerja dengan berbagai pihak guna membahas persoalan-persoalan yang belum terselesaikan di masa pemerintahan sebelumnya. Ia menegaskan bahwa DPRD ingin memastikan kesinambungan pembangunan sekaligus melakukan koreksi jika diperlukan.
“Kemarin kita sudah lakukan rapat kerja internal dan mengundang pihak terkait. Hal ini penting agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama dan bisa mengarahkan pembangunan sesuai kebutuhan nyata,” ungkapnya.
Melalui pendekatan ini, DPRD PPU berharap pembangunan tidak lagi menimbulkan ketimpangan antarwilayah. Ia menegaskan bahwa komitmen lembaganya adalah mengawal jalannya pembangunan secara adil dan merata.
“Yang kita ingin bangun bukan hanya infrastruktur, tapi juga keadilan pembangunan. Wilayah yang tertinggal perlu dikejar, sementara yang strategis perlu dimaksimalkan potensinya,” tegasnya. (Dry/Adv)
