Garda.co.id, PENAJAM – Di bawah sorotan publik yang kian tajam, DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memasuki fase krusial. Melalui rapat paripurna, lembaga legislatif ini tak sekadar menutup masa sidang kedua, tetapi juga membuka babak baru masa sidang ketiga tahun 2025–2026. Rapat tersebut membawa beban evaluasi sekaligus harapan besar terhadap percepatan kinerja.
Selain membahas isu strategis, Rapat Paripurna juga menjadi agenda dalam penyampaian laporan kinerja para wakil rakyat selama satu masa sidang, termasuk penyampaian aspirasi para konstituen serta penetapan arah dan prioritas kerja ke depan.
Paripurna digelar pada Senin (20/4/2026) pukul 10.00 WITA di ruang rapat lantai 3 Gedung DPRD PPU, dihadiri pimpinan dan anggota DPRD, serta jajaran Sekretariat DPRD PPU.
Dalam forum tersebut, laporan kegiatan anggota DPRD yang dihimpun dari masing-masing alat kelengkapan dewan (AKD) dibacakan oleh Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD PPU, Umar Said. Laporan ini merangkum aktivitas dewan selama kurang lebih empat bulan, sejak Desember 2025 hingga April 2026.
Memasuki masa sidang ketiga, DPRD PPU tetap berpedoman pada program kerja tahunan. Namun, sejumlah agenda penting yang belum tuntas pada masa sidang sebelumnya dipastikan berlanjut dan menjadi prioritas.
Di antaranya pembahasan panitia khusus (pansus) terhadap rancangan peraturan daerah (raperda) inisiatif DPRD, serta pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati PPU—yang dinilai krusial dalam menentukan arah kebijakan dan akuntabilitas pemerintahan daerah ke depan.
“Insyaallah disetujui bersama dan diagendakan pada akhir bulan April ini dalam rapat paripurna DPRD,” ujar Umar.
