Kasus MBG di Bontang dan Kukar Jadi Sorotan, Pemprov Kaltim Minta Semua Dapur Diperiksa
Garda.co.id, SAMARINDA – Munculnya sejumlah laporan gangguan kesehatan yang diduga berkaitan dengan makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) membuat Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mengambil langkah evaluasi.
Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji meminta seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjalankan program MBG di Kaltim diperiksa secara menyeluruh, bukan hanya dapur yang telah dilaporkan mengalami masalah.
Menurutnya, pemeriksaan diperlukan untuk memastikan seluruh tahapan penyediaan makanan, mulai dari pengolahan, penyimpanan hingga distribusi, telah memenuhi standar keamanan pangan.
Seno meminta Badan Gizi Nasional (BGN) turun langsung melakukan investigasi dan evaluasi terhadap seluruh dapur MBG di Kaltim.
“Kami akan meminta koordinator BGN melakukan investigasi sekaligus perbaikan terhadap seluruh dapur MBG di Kaltim,” kata Seno belum lama ini.
Desakan evaluasi tersebut muncul setelah sejumlah kasus gangguan kesehatan dilaporkan di beberapa daerah.
Di Kota Bontang, sebanyak 24 siswa dan guru dari tiga sekolah mengalami keluhan mual dan diare setelah mengonsumsi makanan MBG. Kejadian tersebut berlangsung pada Rabu (5/8/2026) dan dilaporkan sehari setelahnya.
Kasus serupa juga terjadi di Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), pada 3 Agustus 2026. Berdasarkan catatan Dinas Kesehatan Kukar, sebanyak 85 orang mengalami gangguan kesehatan yang diduga berkaitan dengan makanan dari program MBG.
Rangkaian kejadian tersebut menjadi perhatian serius Pemprov Kaltim. Seno menilai evaluasi menyeluruh diperlukan untuk memastikan tidak ada celah dalam proses pengolahan, penyimpanan, maupun pendistribusian makanan.
Menurutnya, pemeriksaan tidak boleh menunggu munculnya kasus baru. Seluruh dapur MBG di Kaltim harus dipastikan memenuhi standar agar potensi persoalan dapat dicegah sejak awal.
Seno mengaku prihatin dengan adanya penerima manfaat yang mengalami gangguan kesehatan. Terlebih, sebagian besar penerima program MBG merupakan anak-anak sekolah sehingga aspek keamanan pangan harus menjadi prioritas.
“Kami tentu sangat menyayangkan adanya kejadian keracunan tersebut,” ujarnya.
Meski meminta pengawasan diperketat, Seno menegaskan program MBG tetap harus berjalan. Namun, keberlanjutan program tersebut harus diiringi jaminan terhadap kualitas dan keamanan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat.
Pemprov Kaltim, lanjutnya, akan terus berkoordinasi dengan BGN untuk memastikan hasil investigasi tidak berhenti pada pemeriksaan, tetapi ditindaklanjuti dengan perbaikan di lapangan.
Ia kembali menegaskan, evaluasi harus mencakup seluruh SPPG di Kaltim, bukan hanya unit yang telah mengalami kasus.
Dengan pemeriksaan menyeluruh, pemerintah berharap potensi persoalan dapat terdeteksi lebih dini sehingga kualitas, keamanan, dan manfaat program MBG bagi masyarakat tetap terjaga.
