DPRD PPU Desak Pemerintah Pusat Prioritaskan SDM Lokal Hadapi Persaingan di IKN
Garda.co.id, PPU – Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Irawan Heru Suryanto, menegaskan bahwa pengembangan sumber daya manusia (SDM) lokal harus menjadi prioritas utama pemerintah pusat seiring pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur. Menurutnya, tanpa intervensi yang serius di sektor peningkatan keterampilan warga lokal, masyarakat PPU akan terpinggirkan dalam persaingan kerja yang makin ketat.
Irawan menyampaikan, pembangunan fisik di Kecamatan Sepaku yang menjadi pusat pengembangan IKN telah mulai memberikan dampak ekonomi bagi warga sekitar. Namun ia mengingatkan bahwa dampak itu tidak akan berkelanjutan bila tidak disertai dengan peningkatan kualitas SDM masyarakat setempat.
“DPRD Kabupaten PPU mendukung pemindahan IKN dan mengapresiasi pembangunan infrastruktur yang ada. Tapi jangan lupakan nasib warga lokal. Jangan sampai mereka malah jadi penonton saja,” tegas Irawan.
Ia menilai kehadiran Balai Latihan Kerja (BLK) di Kabupaten PPU menjadi solusi yang sangat dibutuhkan. BLK menurutnya bukan hanya tempat pelatihan teknis, tapi juga sebagai bentuk perlindungan dan pemberdayaan bagi masyarakat lokal dalam menghadapi gelombang pekerja dari luar daerah yang akan berdatangan ke wilayah IKN.
Irawan menekankan bahwa keterampilan kerja menjadi benteng utama masyarakat PPU agar bisa bersaing secara sehat dan mendapatkan posisi layak di pasar kerja IKN. Ia menyebut, pemerintah pusat perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk mendukung program pelatihan kerja di daerah-daerah penyangga IKN.
“Dampaknya sudah terlihat khususnya di Sepaku. Maka saya sangat setuju adanya BLK khusus di Kabupaten PPU untuk menampung warga kita dan meningkatkan skill mereka,” katanya.
Selain fasilitas pelatihan, Irawan juga mendorong adanya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah agar program-program pelatihan kerja dapat disesuaikan dengan kebutuhan industri yang berkembang di IKN.
“Pelatihan kerja tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Harus ada sinergi antara pusat, provinsi, dan daerah agar programnya benar-benar sesuai dengan kebutuhan industri di IKN,” tegas Irawan. (Dry/Adv)
