Jaga Marwah Pendidikan, Puluhan Tokoh Kaltim Tolak Politisasi Pilrek Unmul
Garda.co.id, Samarinda – Puluhan elemen masyarakat yang tergabung dalam Forum Gerakan Moral Pendidikan Kalimantan Timur menggelar konsolidasi di Avens Cafe, Samarinda, Jumat (23/5/2026). Sekitar 39 organisasi masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh seni budaya, akademisi hingga organisasi kepemudaan hadir untuk membahas dinamika dunia pendidikan di Kalimantan Timur, khususnya terkait proses Pemilihan Rektor (Pilrek) Universitas Mulawarman.
Dalam forum tersebut, Rektor Universitas Mulawarman turut memenuhi undangan sebagai bagian dari ruang dialog terbuka. Berbagai aspirasi, keresahan, dan harapan mengenai masa depan pendidikan tinggi di Kalimantan Timur pun disampaikan para peserta.
Forum menilai Universitas Mulawarman bukan sekadar institusi pendidikan tinggi, tetapi juga simbol marwah pendidikan Kalimantan Timur yang harus dijaga dari berbagai kepentingan yang dinilai dapat mencederai independensi akademik dan keharmonisan sosial masyarakat.
Konsolidasi ini digelar sebagai respons atas dinamika Pilrek Unmul yang dinilai mulai mengarah pada potensi masuknya kepentingan politik praktis ke ruang akademik. Forum menegaskan perguruan tinggi tidak boleh dijadikan alat politik dalam bentuk apa pun.
“Setiap indikasi keterlibatan kekuatan politik dalam proses pemilihan pimpinan perguruan tinggi merupakan ancaman serius terhadap integritas akademik dan prinsip meritokrasi,” demikian pernyataan forum dalam kegiatan tersebut.
Forum juga menilai pembiaran terhadap praktik politisasi kampus berpotensi memicu ketegangan sosial hingga konflik horizontal di tengah masyarakat Kalimantan Timur.
Ketua Forum Pembauran Kebangsaan, Syaharie Jaang, menegaskan kampus harus tetap steril dari perebutan pengaruh politik praktis.
“Begitu politik praktis masuk ke kampus, maka yang rusak bukan hanya sistemnya, tetapi juga kepercayaan publik. Ini adalah garis merah yang tidak boleh dilanggar,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Umum LPADKT, Vendy Meru, meminta kondusivitas Universitas Mulawarman tetap dijaga selama momentum pemilihan rektor berlangsung.
“Kami mungkin tidak memiliki hak pilih, tetapi kami memiliki tanggung jawab moral terhadap masa depan pendidikan dan stabilitas sosial masyarakat Kalimantan Timur,” ujarnya.
Ketua DAD Kaltim, Viktor Juan, turut mengingatkan bahwa politisasi pendidikan dapat berdampak langsung pada stabilitas sosial masyarakat.
“Kami bicara bukan hanya soal kampus. Ini soal stabilitas sosial. Jika pendidikan dipolitisasi, maka potensi konflik di masyarakat itu nyata dan tidak boleh diremehkan,” katanya.
Hal senada disampaikan tokoh masyarakat Kutai, Awang Irwan Setiawan, yang menegaskan forum tersebut bukan forum politik praktis, melainkan ruang dialog untuk menjaga marwah pendidikan di Kalimantan Timur.
Di sisi lain, akademisi Prof. Adri Patton menilai Universitas Mulawarman telah mencatat banyak capaian dan prestasi di bawah kepemimpinan Prof. Abdunnur. Karena itu, menurutnya, proses pemilihan rektor seharusnya lebih mengedepankan gagasan keberlanjutan pembangunan universitas dibanding dukungan politik.
Sebagai bentuk komitmen moral, para tokoh yang hadir turut menandatangani surat pernyataan sikap bersama. Pernyataan tersebut berisi penolakan terhadap segala bentuk politisasi kampus serta dorongan agar proses Pilrek Unmul berjalan bersih, objektif, dan bermartabat.
Forum menyebut surat pernyataan sikap itu akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi sebagai bentuk aspirasi masyarakat Kalimantan Timur terkait situasi dunia pendidikan, khususnya di Universitas Mulawarman.
Dalam sikap resminya, Forum Gerakan Moral Pendidikan Kalimantan Timur menyatakan lima poin utama, yakni menolak segala bentuk politisasi pendidikan tinggi, menjaga kampus tetap steril dari kepentingan politik praktis, mengingatkan potensi instabilitas sosial akibat penyalahgunaan ruang akademik, mendesak Pilrek Unmul berjalan berdasarkan kapasitas dan integritas, serta menegaskan Universitas Mulawarman harus tetap menjadi benteng ilmu pengetahuan, bukan alat kekuasaan.
Forum menegaskan, jika dunia pendidikan dibiarkan menjadi alat politik, maka yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi universitas, tetapi juga masa depan generasi bangsa, stabilitas politik daerah, dan ketenangan sosial masyarakat Kalimantan Timur.
