Sistem Pelayanan Pertanahan Dikeluhkan, BPN Dapat Sorotan Dari DPRD Samarinda
Garda.co.id, SAMARINDA– Sistem pelayanan pertanahan dianggap masih belum memudahkan masyarakat untuk mengurusnya. Pasalnya, sejumlah masyarakat kerap mengeluh ketika mengurus sertifikat pertanahan.
Maka dari itu, DPRD Kota Samarinda mendorong untuk melalukan perbaikan sistem pelayanan sehingga ketika masyarakat mengurus sertifikat tanah dapat lebih terbuka, cepat dan mudah.
Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Markaca, mengungkapkan pelayanan administrasi pertanahan cukup rumit dan minim keterbukaan informasi sehingga masyarakat sering kali mengalami kebingungan. Kondisi itu juga dinilai dapat memicu munculnya persoalan baru terkait kepemilikan lahan.
Markaca menilai, Badan Pertanahan Nasional (BPN) perlu melakukan pembenahan terutama dalam pelayanan dan keterbukaan dalam mengurus dokumen pertanahan.
“Masyarakat tentu ingin proses yang jelas dan tidak berbelit-belit. Pelayanan harus dibuat lebih mudah dipahami supaya tidak menimbulkan kebingungan,” sebutnya.
Lanjut Markaca, pelayanan yang baik jadi salah satu langkah dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat yang selama ini kerap kali mengeluh. Transparansi, kata Markaca, juga dianggap penting guna mencegah praktik yang tidak sesuai aturan.
Sebagai informasi, Samarinda masih masih banyak mengalami sengketa lahan di beberapa wilayah. Ini menjadi bukti bahwa sistem pelayanan pertanahan perlu mendapatkan perhatian serius.
Karena itu, Markaca menekankan pentingnya profesionalisme seluruh pihak yang terlibat dalam proses pelayanan pertanahan, baik di tingkat administrasi maupun instansi terkait lainnya.
“Semua pihak harus punya komitmen memperbaiki pelayanan supaya persoalan pertanahan tidak terus berulang,” imbuhnya.
Sebelum menutup, DPRD Samarinda berharap pelayanan dalam sistem pertanahan segera berbenah sehingga tidak lagi menyulitkan masyarakat dalam memperoleh bukti kepemilikan tanah dan mencegah masalah yang terjadi dikemudian hari. (Dry/Adv/DPRDSamarinda)
