Pemerintah Pusat Berencana Konversi LPG 3 Kg ke CNG, Joha Tekankan Jangan Jadi Beban Baru Bagi Masyarakat
Garda.co.id, SAMARINDA – Pemerintah pusat berencana untuk mengalihkan penggunaan LPG subsidi 3 Kilogram ke CNG. Rencana ini pun menuai pro-kontra di kalangan masyarakat khususnya di kota Samarinda.
Pasalnya, LPG subsidi 3 Kg selama ini diperuntukan untuk masyarakat berpengasilan menengah hingga ke bawah.
Merespon hal tersebur, Anggota Komisi II DPRD Samarinda Joha Fajal menekankan bahwa regulasi baru yang berkaitan dengan masyarakat harus di kaji dengan matang.
Menurutnya, proses peralihan dari LPG ke CNG berpotensi menimbulkan berbagai kendala apabila pelaksanaannya tidak disertai kesiapan infrastruktur dan mekanisme yang jelas.
“Setiap kebijakan baru pasti memiliki tantangan di lapangan. Karena itu, pemerintah harus memastikan seluruh mekanismenya benar-benar siap sebelum diterapkan kepada masyarakat,” sebutnya.
Apabila rencana kebijakan ini diterapkan maka masyarakat harus mengganti seluruh peralatan pendukung seperti regulator maupun lainnya. Joha menilai jangan sampai perubahan ini akan menambah biaya karna perubahan perlengkapan tersebut.
“Masyarakat sudah menggunakan perangkat yang sesuai dengan LPG. Kalau nantinya harus beralih ke sistem baru, jangan sampai mereka justru dibebani dengan pengeluaran tambahan untuk membeli perlengkapan yang berbeda,” terangnya.
Selain berdampak pada masyarakat, Joha mengingatkan kepada pemerintah agar mempertimbangkan kebutuhan anggaran yang harus disiapkan untuk menjalankan program konversi secara nasional.
Dirinya menjelaskan dengan adanya penyediaan tabung baru, pembangunan infrastruktur pendukung, hingga proses sosialisasi tentu akan membutuhkan biaya yang cukup besar.
Lanjut Joha, kondisi distribusi LPG subsidi yang kerap kali bermasalah di sejumlah daerah seharusnya dituntaskan terlebih dahulu sebelum melakukan kebijakan baru.
Penyelesaian masalah distribusi gas bersubsidi, kata Joha, akan berdampak pada masyarakat yang menggunakan di banding menghadirkan kebijakan baru yang perlu banyak persiapan.
“Dalam situasi ekonomi seperti sekarang, pemerintah sebaiknya fokus menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi masyarakat. Jangan sampai kebijakan baru justru memunculkan kesulitan baru bagi warga,” tandas Joha. (Dry/Adv/DPRDSamarinda)
