Beberapa Insentif Tenaga Pendidik Tertahan, DPRD Samarinda Minta Disdikbud Selesaikan Cepat
Garda.co.id, SAMARINDA– DPRD Samarinda mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) untuk segera menjalin komunikasi yang intens dengan tenaga pendidik. Pasalnya, muncul sejumlah informasi yang menyebutkan para tenaga pendidik belum menerima insentif di beberapa sekolah.
Untuk memastikan kondisi sebenarnya, DPRD memanggil Disdikbud untuk meminta penjelasan secara langsung.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, menjelaskan klarifikasi ini penting dilakukan guna mencegah kesalahpahaman di tengah masyarakat khususnya tenaga pendidik.
“Kami ingin memastikan kebenaran informasi terkait adanya sekolah yang disebut belum menerima insentif guru. Karena isu ini sudah ramai dibicarakan,” sebutnya.
Setelah bertemu dengan dinas terkait, Ismail mengungkapkan tidak menemukan adanya penundaan pembayaran pada tenaga pendidik. Namun, ada beberapa kendala yang terjadi seperti masalah teknis administrasi sehingga insentif belum terbayarkan.
Menurut penjelasan Disdikbud, beberapa guru belum menerima dana insentif karena rekening bank yang digunakan sudah tidak aktif, sehingga proses transfer tidak dapat dilakukan.
“Dari penjelasan yang kami terima, tidak ada penahanan insentif di sekolah tertentu. Hanya saja memang ada beberapa guru yang terkendala rekening pasif sehingga pembayaran belum berhasil masuk,” imbuh Ismail.
Dirinya menilai permasalahan tersebut bisa segera diatasi apabila penyampaian informasi kepada tenaga pendidik dilakukan lebih cepat dan terbuka sejak awal. Kurangnya komunikasi, kata ismail, membuat sebagian guru merasa bingung dan memunculkan berbagai asumsi di lingkungan sekolah.
“Kalau sejak awal dijelaskan penyebab keterlambatannya, tentu para guru tidak akan bertanya-tanya. Komunikasi ini penting supaya tidak muncul spekulasi,” ujarnya.
Ismail meminta Disdikbud lebih terbuka dan transparan jika terjadi kendala dalam pencairan insentif. Kemudian permasalahan yang telah terjadi diminta untuk segera diselesaikan karena menyangkut hak para tenaga pendidik.
“Jangan sampai persoalan administrasi membuat hak guru tertunda terlalu lama. Semua kendala harus disampaikan secara terbuka,” tutupnya. (Dry/Adv/DPRDSamarinda)
