Komisi II DPRD Samarinda Soroti Pentingnya Keterlibatan UMKM dalam Program MBG
Garda.co.id, Samarinda – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Samarinda dinilai perlu memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat lokal. Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Sani Bin Husain menegaskan bahwa kebutuhan bahan baku seharusnya diserap dari pelaku usaha kecil dan produsen lokal, bukan didominasi oleh pemasok besar.
Ia menilai, program tersebut tidak semata-mata berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi, melainkan juga dirancang sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat di berbagai daerah.
“Presiden telah memberikan arahan agar program ini memberi ruang sebesar-besarnya bagi UMKM dan pelaku usaha lokal untuk terlibat dalam rantai pasok MBG,” ucapnya.
ia mengatakan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) telah memberikan arahan agar SPPG membuka akses yang lebih luas bagi produk-produk lokal, sehingga hasil usaha masyarakat dari sektor pertanian, perikanan, dan peternakan dapat terserap dalam program tersebut.
“Jika ada kekurangan dari sisi standar atau kapasitas produksi, maka tugas pengelola adalah melakukan pendampingan. Jangan langsung beralih ke distributor besar,” jelasnya.
Ia meyakini keterlibatan pelaku usaha kecil tidak hanya mendukung keberlangsungan program, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat melalui peningkatan pendapatan dan lahirnya berbagai peluang bisnis baru.
Sani juga mengingatkan bahwa Program MBG dijalankan berdasarkan regulasi yang jelas, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025.
Menurutnya, aturan itu secara tegas mewajibkan penyelenggara program memprioritaskan produk domestik serta membuka ruang partisipasi bagi berbagai sektor usaha lokal.
“Aturan sudah menegaskan bahwa pelaksanaan MBG harus mengutamakan produk domestik dan memberi ruang bagi usaha mikro, usaha kecil, koperasi, BUMDes, serta bentuk usaha masyarakat lainnya,” tegasnya.
Karena itu, Komisi II DPRD Samarinda menyatakan komitmennya untuk terus mengawasi pelaksanaan Program MBG agar tetap berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pemerintah.
“Kami ingin memastikan program ini benar-benar menjadi sarana pemberdayaan ekonomi rakyat. Produk petani, nelayan, peternak, dan UMKM harus mendapatkan prioritas dalam memenuhi kebutuhan MBG,” tutupnya. (Ngl/Adv/DPRDSamarinda)
