Samarinda Alami Defisit Tenaga Pendidik, Novan Sebut Keadaan Ini Tak Boleh Dibiarkan
Garda.co.id, SAMARINDA – DPRD Samarinda mulai menyoroti minimnya ketersediaan tenaga pendidik di Kota Samarinda. Hal ini akan berdampak pada proses belajar mengajar di kota tepian jika tidak segera ditangani.
Menyikapi hal tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Muhammad Novan Syahronny Pasie, menyampaikan tenaga pendidikan terus mengalami tren penurunan yang signifikan tanpa diimbangi dengan penambahan yang memadai.
“Di lapangan, kekurangan guru sudah terasa. Banyak tenaga pendidik harus merangkap tugas karena jumlahnya tidak mencukupi,” jelasnya.
Lanjut Novan, saat ini data yang dimiliki menerangkan bahwa Samarinda mengalami defisit lebih dari 500 guru di berbagai jenjang pendidikan. Terlebih kekurangan guru ini akan terus bertambah seiring beberapa guru telah memasuki masa pensiun.
“Jika tren ini berlanjut, kekurangan guru bisa mencapai sekitar 765 orang pada akhir 2026,” ucapnya.
Dirinya menyampaikan, salah satu kendala utama dalam pemenuhan kebutuhan guru adalah adanya kebijakan dari pemerintah pusat yang membatasi perekrutan tenaga non-ASN atau honorer baru.
“Kebijakan tersebut membuat daerah kesulitan menutup kekosongan, terutama ketika banyak guru pensiun dalam waktu bersamaan,” ujarnya.
Novan membeberkan keadaan ini tidak boleh dibiarkan berlarut larut, karena seiring waktu proses belajar mengajar juga harus ditingkatkan khususnya jika kembali melakukan pergantian kurikulum secara nasional.
Politisi Golongan Karya (Golkar) ini menjelaskan meski pemerintah telah membuka rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 2026 pada formasi tenaga pendidik namun kuota yang dibutuhkan belum mampu menekan angka kekurangan yang terjadi di Samarinda.
“Penambahan sekitar 260 formasi tentu membantu, tetapi masih jauh dari cukup dibandingkan kebutuhan yang ada,” imbuhnya.
Mala dari itu, Novan menyampaikan pihaknya akan mendorong pemerintah daerah untuk melahirkan langkah alternatif dalam memenuhi kebutuhan guru di Samarinda.
“Kita harus bergerak cepat. Jika tidak, beban sistem pendidikan akan semakin berat. Ini harus menjadi prioritas dalam perencanaan ke depan,” tutupnya. (Dry/Adv/DPRDSamarinda)
