Gaji Nakes di Bawah UMK Jadi Sorotan, DPRD Kaltim Tegur Rumah Sakit
Garda.co.id, Samarinda – Persoalan kesejahteraan tenaga kesehatan kembali mencuat. DPRD Kalimantan Timur menemukan masih ada rumah sakit yang membayar pegawainya di bawah ketentuan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK), kondisi yang dinilai bertentangan dengan regulasi ketenagakerjaan.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, mengungkapkan temuan tersebut usai memantau proses rekrutmen tenaga kerja di RS Mulya Medika, Samarinda Seberang, beberapa waktu lalu. Dari hasil pemantauan dan wawancara, terungkap bahwa persoalan gaji menjadi alasan utama calon pekerja ingin berpindah tempat kerja.
Menurut Andi Satya, banyak pelamar menyampaikan bahwa mereka tidak bermasalah dengan lingkungan kerja, namun pendapatan yang diterima selama ini tidak sesuai standar upah minimum yang berlaku.
“Ketika masuk tahap wawancara, persoalan yang paling sering muncul adalah soal gaji. Banyak yang mengaku menerima upah di bawah UMK,” jelasnya.
Dirinya menegaskan, ketentuan upah minimum sudah diatur secara jelas dan wajib dipatuhi oleh seluruh pemberi kerja, termasuk rumah sakit. Fakta masih adanya pelanggaran menunjukkan lemahnya kepatuhan sebagian fasilitas kesehatan terhadap aturan pengupahan.
“Wajar jika para pekerja mencari tempat yang mampu memberikan upah sesuai dengan regulasi,” tegasnya.
Sebagai catatan, UMK Samarinda tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp3.724.437, sementara Upah Minimum Provinsi (UMP) Kaltim berada di angka Rp3.579.313. Angka tersebut menjadi acuan wajib bagi seluruh instansi dan perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja formal.
Andi Satya mendorong pemerintah daerah bersama instansi terkait untuk memperketat pengawasan agar hak tenaga medis maupun nonmedis benar-benar terpenuhi. Menurutnya, sektor kesehatan seharusnya menjadi contoh dalam menjamin kesejahteraan pekerja.
“Komisi IV memiliki tanggung jawab untuk memastikan perlindungan serta peningkatan kesejahteraan tenaga kerja,” ujarnya.
Andi Satya menambahkan, DPRD Kaltim akan terus mengawal dan memantau persoalan ketenagakerjaan di sektor kesehatan demi menjaga kualitas layanan publik sekaligus kesejahteraan para pekerja. (Dry/Adv/DPRDKaltim)
