Garda.co.id, SAMARINDA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Samarinda telah disahkan sebesar Rp4,7 triliun.
Dengan anggaran sebesar itu, Fraksi Demokrat DPRD Samarinda tentunya ingin pembangunan infrastruktur di Kota Tepian seimbang dengan Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya pendidikan, kesehatan dan sosial.
“Sekarang kita sedang giat dituntun pemerintah pusat untuk menangani kemiskinan ekstrem” kata Sekretaris Fraksi Demokrat, Sri Puji Astuti pada Senin, (4/9/2023).
Sebagai Ketua Komisi IV pula, Puji sendiri berharap Kota Samarinda dapat merealisasikan zero miskin ekstrem pada 2024. Termasuk juga persoaan stunting yang angkanya dinilai masih cukup tinggi.
“Meskipun bukan stunting murni tapi masih ada gizi buruknya (kurang). Memang kita tidak bisa memaksa karena sepertinya kalau kami melihat porsi APBD ini akan menyelesaikan semua pembangunan infrastruktur di 2023, jelasnya.
“Terutama pada pengendalian banjir dan perbaikan jalan-jalan kota. Kita lihat sendiri sekarang sudah diproses,” tambahnya.
Meskipun dirasa pesimis, tetapi dirinya akan tetap menunggu janji Wali Kota Samarinda, Andi Harun pada 2024.
“Bagiamana keinginan Komisi IV waktu itu soal bagiamana SDM diutamakan dan disamakan dengan pembangunan infrastruktur terutama pelayanan dasar pendidikan, kesejahteraan guru, sekolah-sekolah yang notabenenya masih dibawah standar, kesehatan dan pengentasan kemiskinan,” demikan Puji. (riduan/ADV/DPRD SMD)
