DPRD Samarinda Nilai Sistem Pendataan Sampah Perlu Ditingkatkan dengan Teknologi Digital
Garda.co.id, Samarinda – DPRD Samarinda menilai pengelolaan sampah di daerah tersebut masih membutuhkan sistem pendataan yang lebih menyeluruh. Sebab itu, pemerintah daerah diminta untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dalam mencatat volume dan karakteristik sampah secara lebih tepat.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, M. Andriansyah, menilai informasi mengenai jumlah sampah harian yang beredar saat ini masih belum mencerminkan kondisi riil di lapangan secara utuh.
Hal itu disebabkan karena data yang dihimpun lebih banyak berdasarkan sampah yang telah sampai dan ditampung di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
“Kalau kita bicara produksi sampah Samarinda setiap hari, harus ada dasar datanya. Jangan sampai hanya berdasarkan perkiraan. Yang masuk ke TPA memang tercatat, tetapi masih banyak sampah yang tidak terdata karena tidak semuanya sampai ke sana,” ucapnya.
Menurutnya, pemanfaatan aplikasi yang terhubung dengan bank sampah di tiap wilayah dapat menjadi langkah penting dalam memperbaiki sistem pencatatan sampah secara berkala hingga tingkat kelurahan.
Andriansyah menjelaskan bahwa data digital yang terhimpun akan membantu pemerintah memahami kondisi persampahan di tiap wilayah secara lebih detail dan menyeluruh.
“Kalau setiap kelurahan punya data sendiri, pemerintah akan lebih mudah memetakan persoalan. Kita bisa mengetahui berapa produksi sampah plastik, organik, maupun jenis lainnya setiap hari,” ujar Andriansyah.
Ia mengatakan bahwa kelengkapan data menjadi faktor penting dalam pengambilan kebijakan. Tanpa data yang valid, program pengelolaan dan pengurangan sampah berpotensi tidak berjalan efektif.
Selain mencatat produksi sampah, sistem berbasis digital juga dinilai dapat membantu pemerintah dalam mengevaluasi efektivitas program-program lingkungan yang ada.
Dirinya berharap pengembangan sistem pendataan itu mampu meningkatkan tata kelola sampah di Samarinda. Data yang terintegrasi dinilai dapat membantu pemerintah merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
“Dengan dukungan data yang akurat dan terintegrasi, pemerintah akan lebih mudah mengambil kebijakan yang berbasis fakta serta dapat dipertanggungjawabkan,” tandasnya. (Ngl/Adv/DPRDSamarinda)
