Garda.co.id, PPU – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Syahrudin M Noor, menyoroti kondisi pasar lokal yang masih dibanjiri beras dari luar daerah, meskipun petani lokal sering mengalami surplus hasil panen. Ia menilai pemerintah daerah perlu hadir secara nyata dalam mengelola sistem distribusi dan stabilisasi harga agar petani tidak terus-menerus dirugikan.
Syahrudin mengungkapkan bahwa setiap kali masa panen tiba, petani dihadapkan pada pilihan sulit. Karena tak ada penyerapan maksimal dari pasar lokal, pembeli dari luar daerah datang dan membeli hasil panen dengan harga murah. Setelah itu, beras dikemas ulang dan dijual kembali ke PPU dengan harga jauh lebih tinggi.
“Kita lihat, panen menumpuk, tidak ada yang beli, lalu orang luar datang beli murah. Setelah dikemas, balik lagi ke sini dan dijual mahal. Petani kita jadi korban sistem ini,” ujar Syahrudin.
Menurutnya, salah satu solusi yang harus segera diambil adalah keterlibatan pemerintah dalam menstabilkan harga di tingkat petani. Intervensi harga melalui pembelian langsung atau skema subsidi dinilai penting agar petani tidak tergantung pada pembeli luar.
Selain itu, ia juga menilai pemerintah perlu memperkuat posisi kelembagaan seperti koperasi atau BUMDes yang mampu menyerap hasil panen secara langsung dan mengelola distribusinya.
“Harus ada mekanisme di mana hasil panen petani bisa diserap dan dikelola daerah. Jangan semuanya dikuasai pihak luar yang justru menikmati nilai tambahnya,” tambahnya.
Ia juga menyarankan agar Pemkab mempertimbangkan pendirian pusat pengolahan dan pengemasan beras milik daerah. Dengan begitu, hasil pertanian lokal tidak perlu keluar untuk kemudian kembali masuk dalam bentuk produk jadi.
“Selama ini kita cuma jadi penghasil bahan mentah. Kalau ada sentra pengemasan, branding lokal juga bisa terbangun. Ini penting untuk meningkatkan daya saing beras lokal,” tegasnya. (Dry/Adv)
