DPRD KALTIMPariwara

TKD Anjlok Drastis, DPRD Kaltim Ingatkan 2026 Jadi Tahun Paling Berat: Daerah Wajib Lebih Mandiri

Garda.co.id, Samarinda – Kalimantan Timur diprediksi memasuki fase tekanan fiskal paling menantang pada tahun 2026. Pemangkasan besar-besaran Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat membuat struktur APBD Kaltim harus disesuaikan secara signifikan.

Proyeksi awal senilai Rp21,35 triliun terpaksa diturunkan menjadi hanya Rp15,15 triliun.

Penurunan terdalam terjadi pada pos pendapatan transfer, yang anjlok dari Rp9,33 triliun menjadi Rp3,13 triliun. Bahkan Dana Bagi Hasil (DBH) yang selama ini menjadi penopang fiskal daerah, ikut merosot tajam dari Rp6,06 triliun menjadi Rp1,62 triliun.

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menilai situasi ini menjadi alarm bahwa Kaltim tak lagi bisa mengandalkan dukungan anggaran pusat. Ia menegaskan perlunya inovasi fiskal dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Pajak, retribusi, BUMD, dan pemanfaatan aset harus dimaksimalkan. Kita tidak bisa lagi bergantung,” tegasnya.

Ananda juga menggarisbawahi potensi ekonomi Sungai Mahakam yang hingga kini belum tergarap optimal, terutama sebagai jalur transportasi dan pusat aktivitas bongkar muat.

Ia mengungkapkan DPRD bersama KSOP, Pelindo, dan MBS tengah membuka ruang pembahasan untuk meningkatkan kontribusi PAD dari sektor tersebut.

Meski fiskal menurun tajam, DPRD menjamin sejumlah layanan publik tetap menjadi prioritas dalam RAPBD 2026, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Sementara itu, belanja pegawai dan tunjangan dipastikan tidak masuk daftar pemangkasan demi menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Ananda turut menyoroti rendahnya realisasi belanja OPD sepanjang 2025, yang belum mencapai 70 persen di saat pendapatan masih di angka 60 persen. Ia meminta seluruh OPD menggunakan sisa waktu anggaran dengan lebih efektif.

Pembahasan RAPBD 2026 disebut berlangsung intens lantaran DPRD, TAPD, dan Bappeda ingin memastikan setiap program dan asumsi anggaran tetap realistis, terukur, dan berpihak kepada masyarakat. (Dry/Adv/DPRDKaltim)

BACA JUGA :  Di Tengah Tunggakan Hak Pekerja, Andi Satya Sebut Para Karyawan RSHD Tetap Tampil Profesional
Back to top button