Pembiayaan Asrama di Sekolah Negeri Menjadi Polemik, Darlis Minta Perhitungan Dana Yang Matang
Garda.co.id, Samarinda – Surat yang beredar terkait edaran biaya asrama di salah satu SMA Negeri di Samarinda menuai respon keras dari para orang tua siswa.
Melihat hal ini, DPRD Kaltim menyoroti tata kelola pendanaan asrama sebagai tanda bahwa penyusunan anggaran kebutuhan sekolah belum maksimal.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menyampaikan pungutan yang dilakukan pihak sekolah harus dilakukan sebaik mungkin dari awal.
Pemerintah daerah harus segera melakukan evaluasi kepada seluruh sekolah, sehingga mekanisme pembiayaan yang akan diterapkan tidak membebani para orang tua siswa.
“Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus melakukan kalkulasi ulang secara komprehensif. Bila memungkinkan, seluruh biaya operasional asrama ditanggung pemerintah, sehingga tidak ada ruang bagi sekolah untuk memungut tambahan apa pun,” ucapnya.
Darlis menjelaskan bahwa adanya kekosongan pendanaan sekolah membuat penerapan kontribusi pun dilakukan kepada orang tua demi menutupi kekurangan biaya, meski hal itu bertentangan dengan prinsip pendidikan yang inklusif dan tidak membebani siswa.
Saat ini terdapat tiga SMA negeri di Kaltim yang menyelenggarakan sistem berasrama. Ketiganya menghadapi persoalan serupa yakni kebutuhan operasional jauh lebih besar daripada anggaran yang dialokasikan.
Darlis membeberkan bahwa bantuan yang diberikan terhadap siswa sebesar Rp. 1,56 juta per bulan belum mampu menutup kebutuhan dasar asrama.
Lanjut Darlis, selisih anggaran yang terjadi berpotensi menimbulkan persepsi bahwa pendidikan gratis tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Sebelum menutup, Darlis menegaskan bahwa pentingnya melakukan penyesuaian anggaran dalam penyusunan APBD sehingga kebutuhan siswa salah satunya asrama pun tidak memberatkan para orang tua siswa. (Dry/Adv/DPRDKaltim)
