Perkuat Kinerja BK, DPRD Samarinda Terima Kunjungan Kerja BK DPRD Kota Batu Malang
Garda.co.id, Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda memberi sambutan hangat kepada rombongan dari Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Batu Malang dalam kunjungan kerja yang dihelat di ruang rapat gabungan Lantai 1 DPRD Kota Samarinda, Selasa (27/2/2024)
Dalam pertemuan yang dipimpin oleh Ketua BK DPRD Kota Samarinda, Ahmat Sopian Noor, serta beberapa anggota lainnya, langkah penting dilakukan untuk meningkatkan kerjasama antara kedua lembaga tersebut.
Ahmat Sopian Noor, dalam sambutannya, menyampaikan rasa terima kasihnya atas inisiatif dan kesediaan BK DPRD Kota Batu Malang untuk berbagi pengalaman dan strategi dalam pengelolaan tata tertib dan kode etik, serta penanganan laporan dari masyarakat.
“Kita harus terus menjalin silaturahim dan juga terus berkomunikasi terkait BK ini, agar kedepan lebih baik lagi, serta mampu menjaga marwah dan kehormatan dari DPRD ini sendiri,” ujar Ahmat Sopian Noor, menekankan pentingnya kerjasama dan komunikasi berkelanjutan.
Selama agenda kunjungan, kedua belah pihak saling bertukar informasi mengenai berbagai aspek pengelolaan BK, termasuk penyusunan tata tertib, kode etik, serta metodologi dalam menyikapi dan memverifikasi laporan dari masyarakat.
Selama kunjungan, informasi terkait manajemen BK, termasuk tata tertib, kode etik, dan penanganan laporan masyarakat, dibagikan di antara kedua belah pihak, diharapkan membantu meningkatkan kinerja BK secara menyeluruh.
“Karena memang tugas pokok dan fungsi dari BK ini cukup penting, bagaimana kita bisa meningkatkan, serta menjaga marwah dan kehormatan DPRD yang ada di Indonesia saat ini, terkhusus di kota Samarinda untuk bisa disiplin dan patuh terhadap aturan dan tata tertib yang sudah kita buat sendiri,” tambah Ahmat Sopian Noor.
Kunjungan ini diharapkan menjadi awal dari serangkaian kerjasama yang lebih luas antara DPRD Kota Samarinda dan DPRD Kota Batu Malang, terutama dalam upaya bersama meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas di dalam pengelolaan pemerintahan dan lembaga legislatif.
