Firnadi Tekankan Pentingnya Penyesuaian Pembangunan Infrastruktur Dengan Kondisi Wilayah
Garda.co.id, SAMARINDA – Wilayah hulu Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terkenal dengan daerah yang didominasi rawa dan sungai sehingga infrastruktur jalan yang dibangun mudah mengalami kerusakan dikarenakan kondisi wilayah tersebut.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan mengatakan bahwa ketika ingin membangun infrastruktur pentingnya melihat kondisi wilayah agar infrastruktur yang dibangun tidak cepat rusak dan bisa bertahan lebih lama.
Salah satu jalur yang menjadi sorotan Firnadi adalah jalan poros dari Desa Sebelimbingan, Kecamatan Kota Bangun. Jalur ini merupakan urat nadi transportasi menuju desa-desa di hulu Kukar hingga ke wilayah perbatasan dengan Kutai Barat (Kubar). Namun, setiap tahun, jalan ini kerap terendam air akibat pasang sungai dan curah hujan tinggi, menyebabkan kerusakan berulang yang menghambat mobilitas warga.
Firnadi menegaskan jika ingin pembangunan benar-benar menyentuh masyarakat pedalaman, maka desain dan strategi pembangunan jalan harus berubah dari yang seragam menjadi responsif terhadap tantangan alam setempat.
“Wilayah hulu Kukar bukan dataran biasa. Ini kawasan rawa-rawa dan tepi sungai, jadi tak bisa disamakan konstruksinya dengan wilayah lain. Dibutuhkan jalan dengan desain khusus, seperti pondasi pile slab atau struktur layang,” ungkapnya
Firnadi menambahkan, salah satu solusi konstruktif yang layak dipertimbangkan adalah penggunaan pile slab sistem konstruksi jalan berbasis tiang pancang yang dirancang untuk menghadapi kondisi tanah labil dan genangan air. Menurutnya, meski investasi awal metode ini relatif lebih tinggi, pile slabjustru menawarkan efisiensi jangka panjang.
“Kalau kita paksakan dengan model timbunan biasa, jalan akan cepat rusak. Setiap musim hujan atau pasang sungai, pasti terendam dan terputus. Ini bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga menyangkut keselamatan dan konektivitas antarwilayah,” ucapnya.
Firnadi menegaskan bahwa pemerintah memegang peran penting sehingga sinergi antara kabupaten, provinsi, dan pusat perlu dibangun. Dirinya menilai, penyelesaian permasalahan infrastruktur di wilayah hulu Kukar harus membutuhkan alokasi anggaran yang besar
“Ini butuh sinergi. Kalau Kukar berjalan sendiri, bisa memakan waktu bertahun-tahun. Maka peran Pemprov dan pemerintah pusat sangat penting, baik dari segi pendanaan maupun perencanaan teknis,” terangnya.
Legislator Kaltim asal Kukar ini pun mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menyusun peta jalan pembangunan infrastruktur kawasan pedalaman dengan pendekatan teknis yang presisi, bukan hanya berbasis anggaran tahunan.
“Kita harus mulai bicara infrastruktur berbasis karakter wilayah. Tidak semua daerah bisa diperlakukan sama. Jika ingin hasilnya maksimal dan berkelanjutan, maka pendekatannya pun harus ilmiah dan terintegrasi,” tutupnya. (Dry/Adv/DPRDKaltim)
