DPRD Kukar Tegaskan Peran Pengawasan Pembangunan Harus Menyentuh Hingga Level RT
Garda.co.id, Tenggarong– Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, menegaskan bahwa fungsi pengawasan legislatif merupakan kunci utama dalam memastikan jalannya pembangunan daerah. Ia menyebut, pengawasan itu harus dilakukan menyeluruh, mulai dari level terkecil di masyarakat hingga tingkat kabupaten.
“Fungsi kontrol dari DPRD juga harus tetap berjalan. Pembangunan di Kukar harus dikontrol dengan baik, mulai dari tingkatan paling bawah seperti RT dan kepala keluarga, sampai ke desa, kecamatan, hingga kabupaten,” ujar Yani, Kamis (07/08/2025).
Menurutnya, pengawasan terhadap anggaran bukan sekadar formalitas prosedural, tetapi lebih pada memastikan agar setiap rupiah dana publik benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Seluruh kegiatan yang menggunakan dana APBD, sekecil apa pun, bahkan satu rupiah, harus dikontrol agar penggunaannya betul-betul bermanfaat bagi rakyat. Itu intinya,” tegasnya.
Yani menambahkan, DPRD memiliki tanggung jawab moral sekaligus politik untuk menjaga agar tidak ada dana publik yang disalahgunakan atau salah sasaran. Ia meyakini bahwa pengawasan yang ketat akan mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.
“Jika pemerintah kabupaten punya visi-misi, maka itu harus dijalankan. Tidak bisa hanya menjadi dokumen. Intinya adalah kerja, dan kerja itu harus dilakukan bersama, dengan semangat gotong royong,” ucapnya.
Ia juga menekankan bahwa pengawasan tidak boleh hanya berhenti di ruang rapat. Interaksi langsung dengan masyarakat menjadi bagian penting dalam memastikan program pembangunan berjalan sesuai harapan.
“Kunjungan kerja, reses, dan dialog warga adalah sarana penting untuk menyerap aspirasi sekaligus mengawasi pelaksanaan program pemerintah,” lanjutnya.
Menurut Yani, keterlibatan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana.
“Semangat gotong royong itu tidak bisa jalan sendiri. Kita butuh keterlibatan semua pihak, termasuk masyarakat, untuk memastikan semua berjalan sebagaimana mestinya,” jelasnya.
Dengan penuh optimisme, ia menegaskan bahwa DPRD Kukar akan tetap konsisten menjalankan perannya sebagai mitra kritis sekaligus konstruktif bagi pemerintah daerah.
“Karena pembangunan yang sehat hanya bisa terwujud dengan akuntabilitas yang tinggi,” tuturnya. (Adv/fa)
