Garda.co.id, PPU – Menjelang beroperasinya Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) diproyeksikan menjadi lumbung pangan utama Kalimantan Timur. Pemerintah daerah pun menegaskan pentingnya peran generasi muda dalam memperkuat sektor pertanian dan perikanan sebagai penopang utama ketahanan pangan.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) PPU, Muhammad Bijak Ilhamdani, menyebut ketahanan pangan sebagai isu strategis yang harus diantisipasi sejak dini. Ia menilai, potensi pertanian dan perikanan di PPU sangat besar namun belum digarap secara maksimal, terutama oleh kalangan pemuda.
Bijak menyoroti rendahnya minat generasi muda terhadap sektor pangan, padahal peluang ekonominya menjanjikan. Ia mengatakan, dua sektor ini bisa menjadi tulang punggung daerah dalam menyuplai kebutuhan pangan IKN, yang akan terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk.
“Saat ini sebagian besar bahan pangan di PPU masih bergantung dari luar daerah. Ayam dari Banjarmasin, beras dari Sulawesi. Kondisi ini jelas tidak ideal jika kita ingin mandiri pangan,” jelasnya.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, wakil rakyat daerah pemilihan Kecamatan Sepaku itu mendorong pemuda agar memanfaatkan teknologi dalam membangun pertanian dan perikanan modern. Dengan sistem digitalisasi, smart farming, hingga budidaya berbasis inovasi, sektor ini bisa menjadi lebih menarik dan menguntungkan.
“Transformasi sektor pangan butuh energi muda. Ini bukan hanya soal bertani, tapi juga inovasi. Pemuda harus melihat pertanian dan perikanan sebagai sektor yang menjanjikan masa depan,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberadaan IKN akan membuka pasar yang sangat besar untuk produk pangan lokal. Oleh karena itu, ia mengajak pemuda untuk mulai mengambil peran dari sekarang agar kelak menjadi pelaku utama dalam rantai pasok tersebut.
DPRD PPU, menurut Bijak, siap mendukung berbagai kebijakan yang berpihak pada regenerasi petani dan nelayan muda. Ia menyebut kolaborasi lintas sektor dengan dinas, lembaga pendidikan, dan pelatihan vokasi akan terus didorong demi memperluas akses pelatihan dan permodalan.
“Ini bukan tugas pemerintah semata. Semua pihak, termasuk masyarakat, harus terlibat. Kalau kita serius, PPU bisa jadi contoh daerah mandiri pangan untuk IKN,” pungkasnya. (Dry/Adv)
