Garda.co.id, PPU – Ketua Komisi II DPRD KabupatenPenajam Paser Utara (PPU), Thohiron, mendesak agar dinas terkait segera mengambil tindakan tegas terhadapagen-agen nakal yang diduga menghambat distribusigas elpiji 3 kilogram bersubsidi di wilayah tersebut. Meski alokasi gas elpiji untuk PPU sebenarnya dalamkondisi surplus, distribusi di lapangan tetap mengalamikendala. Bahkan, banyak gas subsidi yang seharusnyasampai ke masyarakat justru tidak tersalurkan denganbaik.
Menurut Thohiron, setiap tahun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU selalu melaporkan jumlah alokasi gas yang lebih tinggi dari kebutuhan riil kepada PertaminaPatra Niaga. Namun, realitas di lapangan menunjukkanadanya indikasi ketidaksesuaian antara alokasi yang diberikan dan jumlah gas yang sampai ke konsumen.
Thohiron mencurigai bahwa terdapat oknum yang dengan sengaja mengalihkan atau memperjualbelikangas bersubsidi kepada pihak yang tidak berhak.
“Alokasi gas di PPU bahkan surplus, namun banyakyang mengalihkan atau menjualnya ke pihak yang tidak berhak,” ungkapnya.
Ia menekankan bahwa dinas terkait harus mengambillangkah konkret untuk menyelidiki dan menindakagen-agen yang diduga terlibat dalam praktik tersebut. Menurutnya, permasalahan ini bukan hanyamengganggu distribusi, tetapi juga memberikandampak negatif bagi masyarakat kecil, terutama bagiUsaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang sangat bergantung pada gas elpiji bersubsidi untukmenjalankan usaha mereka.
Sebagai contoh, menyebutkan kasus yang terjadi di Desa Rintik, yang memiliki pangkalan gas denganalokasi sekitar 600 tabung per bulan. Namun, setelahdilakukan pengecekan di lapangan, hanya sekitar 470 hingga 497 tabung yang benar-benar sampai ke tangankonsumen yang berhak menerimanya.
“Sisanya ke mana? Ini harus ditelusuri, karena adadugaan gas tersebut dialihkan atau dijual ke pihak lain yang tidak berhak,” tambahnya.
Thohiron juga mengusulkan agar DPRD dilibatkandalam setiap inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan untuk memastikan bahwa distribusi gas subsidi berjalan sesuai aturan dan tidak terjadipenyimpangan. Ia meyakini bahwa pengawasanlangsung dari pihak DPRD akan memberikan dampakpositif dalam menekan praktik nakal di lapangan.
“Kami siap mendukung pengawasan langsung agar penyaluran gas subsidi lebih transparan dan terjamin,” tegasnya. (DA/Adv)
