Akses Jalan Buruk Hambat Nelayan, DPRD PPU Minta Percepatan Perbaikan Infrastruktur
Garda.co.id, PPU – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Irawan Heru Suryanto, mendorong pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan persoalan jalan rusak yang menghambat akses nelayan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
Menurutnya, kondisi jalan yang rusak sangat mengganggu kelancaran mobilitas nelayan, baik saat pergi melaut maupun saat mendistribusikan hasil tangkapan mereka ke pasar. Akibatnya, banyak nelayan mengalami keterlambatan dalam menjual hasil tangkapan, yang berdampak pada pendapatan mereka.
“Saya melihat banyak jalan yang digunakan nelayan masih dalam kondisi buruk. Hal ini tentu sangat menyulitkan mereka, baik untuk berangkat ke laut maupun dalam mendistribusikan hasil tangkapan. Pemerintah daerah harus segera merespons masalah ini,” kata Irawan.
Ia menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur jalan merupakan salah satu faktor utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dengan akses jalan yang lebih baik, nelayan dapat beraktivitas lebih lancar, sehingga hasil tangkapan bisa lebih cepat sampai ke pasar dan bernilai jual lebih tinggi.
“Perbaikan jalan ini sangat penting bagi masyarakat nelayan kita. Akses yang lebih baik akan memudahkan mereka dalam beraktivitas dan tentu saja berpengaruh pada peningkatan pendapatan mereka,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa banyak wilayah pesisir di PPU masih kurang mendapat perhatian dalam hal pembangunan infrastruktur. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah agar menjadikan perbaikan jalan sebagai salah satu prioritas dalam program pembangunan daerah.
“Jangan biarkan jalan rusak terus menghambat kemajuan masyarakat pesisir. Pemerintah daerah harus memastikan perbaikan jalan ini segera terealisasi demi kesejahteraan nelayan kita,” tegasnya.
Irawan juga berharap agar pemerintah dapat berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mempercepat perbaikan jalan yang rusak. Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak, termasuk masyarakat, dapat membantu mempercepat pelaksanaan program pembangunan infrastruktur yang lebih merata di wilayah pesisir. (DA/Adv)
