Ketua DPRD Samarinda Nilai MBG Bisa Jadi Peluang Ekonomi di Tengah Isu PHK dan Perlambatan Ekonomi
Garda.co.id, Samarinda – DPRD Samarinda menyoroti perlambatan ekonomi yang mulai dirasakan di berbagai sektor usaha. Situasi ini diperkuat dengan munculnya kekhawatiran terkait isu PHK di industri pertambangan yang dipicu melemahnya harga batu bara.
Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, menilai semua pihak perlu beradaptasi dengan dinamika yang tengah terjadi. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Ia mengungkapkan bahwa penurunan aktivitas jual beli mulai dirasakan para pedagang dan pelaku usaha. Kondisi tersebut dinilai berdampak pada melambatnya perputaran ekonomi di tingkat masyarakat.
Helmi menilai situasi ini bersifat sementara. Ia berharap perputaran ekonomi di Samarinda segera kembali pulih seiring membaiknya kondisi pasar dan meningkatnya daya beli masyarakat.
“Kita berharap kondisi ekonomi segera membaik dan aktivitas usaha kembali normal. Pelaku usaha juga perlu menyesuaikan strategi dengan keadaan yang ada saat ini,” ucap Helmi.
Di tengah tantangan tersebut, Helmi menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki potensi untuk ikut mendorong pergerakan ekonomi lokal, terutama melalui keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaannya
Menurutnya, dapur-dapur MBG membutuhkan suplai bahan pangan yang cukup besar dan terus-menerus. Kebutuhan tersebut berpotensi memberi ruang usaha bagi pelaku ekonomi lokal, mulai dari petani hingga distributor.
“Program ini memiliki kebutuhan bahan baku yang cukup besar. Jika dimanfaatkan dengan baik, tentu dapat memberikan peluang bagi pemasok dan pelaku usaha lokal,” ujarnya.
Helmi berharap pemerintah dapat membuka akses yang lebih mudah bagi pelaku usaha yang ingin berpartisipasi sebagai mitra, baik dalam penyediaan bahan pangan maupun layanan pendukung lainnya, sehingga dampak ekonomi program bisa lebih merata.
Ia menilai, kemudahan dalam proses perizinan dan administrasi akan mempermudah pelaku usaha lokal untuk ikut berpartisipasi dalam program tersebut. Di sisi lain, Helmi juga menyoroti mulai mencuatnya isu PHK di sektor pertambangan.
Ia mengingatkan perusahaan untuk memastikan seluruh kebijakan pengurangan tenaga kerja dilakukan sesuai dengan aturan ketenagakerjaan yang berlaku.
“Jika memang ada PHK, seluruh prosesnya harus mengikuti aturan yang berlaku dan tidak boleh dilakukan secara sepihak,” jelasnya.
Helmi juga mendorong para pekerja agar meningkatkan keterampilan dan mempertimbangkan alternatif usaha sebagai bentuk kesiapan menghadapi berbagai perubahan di dunia kerja.
“Memiliki keterampilan tambahan atau mencoba usaha mandiri bisa menjadi salah satu pilihan untuk menghadapi tantangan ekonomi ke depan,” terangnya.
Helmi menegaskan DPRD Samarinda akan terus memantau perkembangan situasi ekonomi dan ketenagakerjaan di daerah. Ia memastikan lembaganya siap menampung dan menindaklanjuti setiap masukan maupun laporan masyarakat sesuai kewenangan yang ada.
“Apabila ada persoalan yang disampaikan masyarakat, tentu akan kami tindak lanjuti sesuai tugas dan fungsi DPRD,” pungkas Helmi. (Ngl/Adv/DPRDSamarinda)
