TKD Dipangkas Rp6 Triliun, DPRD Kaltim Akui Sejumlah Agenda Pembangunan Harus Direm
Garda.co.id, Samarinda – Pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) hingga Rp6 triliun oleh pemerintah pusat membuat Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus melakukan penyesuaian anggaran secara besar-besaran, yang berdampak langsung pada berbagai program pembangunan.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi, menyebut besarnya pemangkasan tersebut menyebabkan ruang fiskal daerah menyempit drastis, sehingga hampir seluruh kegiatan pembangunan terpaksa dirasionalisasi.
“Dengan pemotongan sebesar itu, hampir semua program harus disesuaikan, termasuk agenda dan alokasi pokok-pokok pikiran DPRD,” ujarnya.
Dirinya mengungkapkan, dampak rasionalisasi anggaran tidak hanya terjadi pada tahap perencanaan, tetapi juga berpotensi menunda realisasi sejumlah program yang sebelumnya telah dijadwalkan berjalan.
“Semua pokir terkena dampak. Saya sudah sampaikan kepada masyarakat bahwa beberapa kegiatan yang sudah direncanakan kemungkinan besar harus ditunda karena pemangkasan dilakukan secara menyeluruh,” jelas Subandi.
Menurut Subandi, pengurangan TKD turut dirasakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Setiap OPD diminta menata ulang program dan belanja mereka, termasuk yang berkaitan dengan pembangunan di Kota Samarinda.
“Semua sektor dan OPD terdampak. Karena itu, perlu penyesuaian agar program tetap berjalan meski dengan keterbatasan anggaran,” katanya.
Subandi berharap masyarakat dapat memahami kondisi fiskal yang dihadapi pemerintah daerah. Dirinya menegaskan, pemangkasan TKD merupakan kebijakan pemerintah pusat yang harus disikapi daerah dengan penataan ulang prioritas pembangunan.
“Pemprov bersama DPRD saat ini bekerja keras menyusun ulang skala prioritas agar pelayanan publik tetap berjalan optimal,” pungkasnya. (Dry/Adv/DPRDKaltim)
