Garda.co.id, SAMARINDA – Aktivitas lalu lintas kapal tunda di Alur Sungai Mahakam kembali menjadi sorotan publik. Kerja sama antara PT Pelindo dan sejumlah perusahaan daerah (perusda) dalam pengaturan jalur pelayaran di bawah Jembatan Mahakam menuai kritik tajam, menyusul serangkaian insiden yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir.
Sebagai respons atas polemik aktivitas kapal tunda di Alur Sungai Mahakam, ratusan massa yang tergabung dalam Maritim Muda Nusantara Provinsi Kalimantan Timur menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 Cabang Samarinda, Rabu (28/05/2025).
Dengan seragam kaos hitam yang mencolok, para demonstran memenuhi Jalan Pelabuhan Samarinda sambil menyuarakan tuntutan terkait transparansi kerjasama PT. Pelindo IV Samarinda dengan Perusda terkait aktivitas pandu tunda kapal yang melintasi Sungai Mahakam.
Tak hanya itu, mereka juga menyatakan kekecewaan mendalam terhadap Pelindo IV, yang dinilai telah mengingkari komitmen dan janji-janji yang sebelumnya pernah disampaikan kepada publik maupun pemangku kepentingan.
Ketua Maritim Muda Nusantara Kaltim, Muhammad Riduan menegaskan massa aksi yang tergabung dalam beberapa lembaga serta masyarakat meminta PT Pelindo IV Samarinda guna memberikan tranparansi pengelolaan Pandu Tunda yang berlayar melewati kolong jembatan mahakam.
“Ini adalah bentuk daripada komitmen kami dalam mengawal kepentingan publik terkait pengelolaan pandu dan tunda pengolongan jembatan yang di kelola oleh pihak PT Pelindo IV Samarinda,” ucapnya.
Ia mengatakan pihaknya akan tetap konsisten dalam mengawal beberapa tuntutan aksi-aksi sebelumnya, terkait transparansi penuh pengelolaan Pandu Tunda pengolongan jempatan mahakam.
“Ya, karena mengenai persoalan pengelolaan Pandu Tunda dikelola langsung oleh pihak PT Pelindo IV Samarinda yang bermitra dengan beberapa perusahaan daerah yang ada di Kaltim,” kata Riduan saat diwawancarai oleh pihak wartawan.
Dalam aksi tersebut, bukan hanya tuntutan soal transparasi pengelolaan Pandu Tunda saja, tapi juga mengenai evaluasi standar operasional prosedur (SOP) pekerjaan maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pada pengelolaan Pandu Tunda penggolongan jembatan pihak PT Pelindo IV Samarinda.
Mengenai tuntutan ini, pihak Pelindo telah memberikan satu dokumen keputusan yang berisi tentang SOP baru yang pihaknya keluarkan di bulan maret kemarin.
“Untuk SOP terbaru sudah kita terima dan akan kami pelajari terlebih dahulu,” ujarnya.
Namun, lanjut Riduan, tuntutan yang selalu pihaknya bawa mengenai persoalan transparansi penuh terhadap pengelolaan Pandu Tunda di pengolongan jembatan mahakam belum menemui titik temu.
Ia juga menjelaskan bahwa pihak PT Pelindo IV Samarinda seperti tak ingin menyampaikan informasi tersebut kapada massa aksi dan juga publik dangan dasar kerahasiaan, sehingga menimbulkan sebuah pertanyaan.
“Padahal PT Pelindo IV Samarinda mempunyai hak mengelola, serta bermitra dengan beberapa perusahaan daerah lainnya yang ada di Kaltim dan hingga kini belum ada jawaban pasti yang diberikan. Dengan dalih menjaga kerahasiaan kontrak kerjasama anatar pelindo dengan beberapa perusahaan daerah tersebut,” imbuhnya.
“Bahkan muncul dugaan bagi kami ada hal-hal yang kemudian disembunyikan oleh pihak PT Pelindo IV Samarinda, sehingga hal itu tidak dapat disampaikan kepada publik,” sambungnya.
Terakhir, hal inilah yang mendorong kami untuk terus mencoba guna menuntut transparansi penuh terhadap pengelolaan Pandu Tunda pengolongan jembatan mahakam, sehingga dapat diketahui oleh masyarakat dan publik, serta tidak menimbulkan kecurigaan di kalangan masyarakat.
