SMAN 4 Tak Tersentuh APBD, Darlis Sebut Pentingnya Pembangunan Pendidikan Yang Merata
Garda.co.id, SAMARINDA – Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi menyampaikan sorotan tajamnya terhadap kondisi yang terjadi pada SMA Negeri 4 Samarinda.
Salah satu sekolah unggulan di Kota Tepian ini ternyata sudah empat dekade belum pernah mendapatkan bantuan pembangunan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim.
“Ini bukan sekadar soal bangunan sekolah. Ini soal keadilan. Bagaimana mungkin ada sekolah negeri di ibu kota provinsi yang selama 43 tahun belum pernah mendapat perhatian anggaran daerah?,” jelasnya.
Sekolah yang dikelilingi rawa dan permukiman padat ini berada di kawasan Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir. Darlis menilai dengan kondisi geografis tersebut, membuat sekolah ini sedikit terabaikan dari sentuhan bantuan.
“Sekolah-sekolah di pusat kota dibangun bertingkat, dilengkapi sarana modern. Tapi di sini, di pinggiran, sekolah masih kesulitan infrastruktur dasar. Ini potret ketimpangan yang nyata,” ucapnya.
Dirinya mendesak Pemprov agar anggaran pembangunan bagi SMAN 4 Samarinda masuk dalam APBD Perubahan 2025. Darlis menegaskan pentingnya melakukan perencanaan pembangunan dengan mempertimbangkan kondisi geografis lingkungan setempat.
“Pembangunan di daerah rawa tidak bisa dilakukan dengan sistem urugan. Yang benar adalah membangun gedung panggung agar tidak memperparah risiko banjir,” imbuhnya.
Darlis mengatakan pembangunan SMAN 4 bukan hanya infrastruktur semata melainkan lebih jauh daripada itu yakni pendidikan yang lebih merata di ibukota provinsi Kaltim. Dirinya mengingatkan ratusan siswa dan guru di SMAN 4 selama ini telah berjuang di tengah keterbatasan, tanpa sarana belajar yang layak.
“Kalau kita bicara kualitas SDM, maka fasilitas pendukung adalah fondasi. Jangan hanya sekolah unggulan yang mendapat prioritas. Sekolah di pinggiran juga punya hak yang sama,” tuturnya.
Darlis mengingatkan bahwa pembangunan pendidikan tak boleh hanya berputar di kawasan elit atau strategis. Dirinya menegaskan, sudah saatnya anggaran pendidikan mengalir merata hingga ke sekolah-sekolah yang selama ini terpinggirkan.
Pemerataan ini bukan sekadar pilihan, melainkan wujud nyata komitmen bersama antara pemerintah dan legislatif untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, adil, dan menyentuh semua lapisan masyarakat. (Dry/Adv/DPRDKaltim)
