Sigit Sebut BPJS Gratis Belum Cukup Jika Pelayanan Masih Diskriminatif
Garda.co.id, Samarinda – Program jaminan kesehatan gratis seperti BPJS dan bantuan pendidikan tak akan berdampak maksimal jika tidak dibarengi dengan pelayanan publik yang berkualitas dan setara.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sigit Wibowo, yang mengatakan atas ketimpangan pelayanan yang masih kerap dirasakan masyarakat di lapangan.
“Buat apa kasih BPJS gratis, beasiswa, kalau saat warga datang ke rumah sakit malah tidak dilayani dengan baik? Kalau bayar sendiri, senyumnya beda. Itu yang masih sering terjadi,” ungkapnya.
Dirinya bahkan mengakui lebih memilih mengakses layanan di klinik swasta meski harus membayar, karena merasa pelayanan yang diberikan lebih cepat dan profesional.
“Bayar 150 ribu, langsung dicek, dikasih infus. Selesai. Sementara di rumah sakit umum, prosesnya panjang tapi hasilnya belum tentu memuaskan,” ujarnya.
Sigit menekankan bahwa ukuran keberhasilan program pemerintah semestinya tidak hanya dilihat dari sisi realisasi anggaran atau kuantitas, tetapi juga kualitas pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Lanjut Sigit, program P3K dan beasiswa yang kerap diklaim berhasil, namun masih minim evaluasi dari sisi dampak dan efektivitasnya.
“Pertanyaannya bukan hanya berapa orang yang pakai BPJS, tapi bagaimana mereka dilayani? Itu yang seharusnya jadi indikator utama,” tegasnya.
Dirinya juga mengangkat perbedaan pelayanan antara peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang menurutnya sangat mencolok, terutama saat mengakses layanan di rumah sakit swasta.
Sigit mempertanyakan keadilan dalam sistem tersebut, terlebih ketika pemerintah menyatakan telah menghapus sistem kelas dalam layanan BPJS.
“Katanya kelas dihapus, tapi nyatanya perlakuan ke peserta kelas 3 masih beda. Ini harus jadi perhatian,” katanya.
Dirinya mendorong agar rumah sakit swasta diberi peran lebih besar dalam melayani peserta BPJS, agar beban pelayanan bisa dibagi dan masyarakat memiliki lebih banyak pilihan fasilitas kesehatan dengan standar mutu yang lebih baik.
“Rumah sakit swasta banyak yang berkualitas. Kalau mereka bisa bantu, kenapa tidak dilibatkan? Jangan semua bertumpu di rumah sakit pemerintah saja,” tambahnya.
Menutup pernyataannya, Sigit meminta Komisi IV DPRD Kaltim sebagai mitra sektor kesehatan untuk tidak hanya memantau jumlah program, tetapi juga secara serius mengevaluasi kualitas pelayanan di lapangan. (Dry/Adv/DPRDKaltim)
