Garda.co.id, SAMARINDA – Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Abdul Rohim menilai bahwa penertiban alat kampanye (algaka) di Kita Tepian dinilai kurang maksimal.
Pasalnya, ia melihat masih ada sejumlah algaka berupa baliho yang tak ditertibkan, dalam artian sistemnya tebang pilih. Sehingga ia pun menekankan agar penertiban seharusnya difokuskan pada algaka yang pemasangannya jelas melanggar peraturan Bawaslu RI yakni, di median jalan, fasilitas umum, tempat ibadah, dan fasilitas pendidikan.
Kemudian, Abdul Rohim juga mengingatkan perlunya fokus menertibkan algaka yang mengandung unsur SARA.
Sebab jika penertiban dilakukan tidak konsisten, maka berpotensi menciptakan atmosfer ketakutan di kalangan caleg, yang dapat merugikan.
“Saya meminta penertiban algaka dilakukan dengan bijak, sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran dan kekhawatiran di kalangan caleg. Suasana demokrasi harus tetap menjadi pesta yang menyenangkan, bukan menimbulkan ketakutan,” ungkapnyan pada Kamis, (9/11/2023).
Namun di sisi lain, Ia juga menyoroti peningkatan pemesanan algaka yang secara tidak langsung serta memutar roda ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, dia berharap penertiban dilakukan secara proporsional dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Secara tidak langsung menjadi pemutar roda ekonomi juga ‘kan, dari pemesanan algakanya meningkat,” ujarnya.
Meskipun demikian, Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu tetap mengapresiasi kinerja Satpol PP yang selama ini telah berupaya membersihkan algaka-algaka demi menata kota.
