Helmi Sebut Penataan UMKM Di Ruang Publik Untuk Memberikan Kenyamanan Masyarakat
Garda.co.id, SAMARINDA– Keberadaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sejumlah ruang publik mendapat perhatian serius.
DPRD Kota Samarinda meminta pemerintah daerah UMKM yang berada di ruang publik tidak menganggu kenyamanan masyarakat. Pasalnya di berbagai ruang publik, UMKM menggunakan fasilitas umum untuk berjualan.
Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, menyebutkan aktivitas masyarakat di ruang publik berpotensi menggundang UMKM berjualan. Kondisi ini perlu diantisipasi sehingga fungsi utama ruang publik tidak terganggu.
Dirinya menyebutkan pedagang hadir saat ada pusat aktivitas masyarakat. Namun, pemerintah perlu memperhatikan keberlangsungan kegiatan sehingga berjalan tertib.
“Dengan adanya kegiatan yang menyangkut berkumpulnya masyarakat umum, tentu UMKM juga akan hadir. Tinggal nanti perlu dari dinas terkait untuk menertibkan,” tekannya.
Helmi menekankan penataan yang dilakukan pemerintah bukan bagian dari upaya pembatasan kegiatan usaha, melainkan meciptakan ruang yang nyaman bagi masyarakat.
Salah satu hal yang perlu diperhatikan ialah penempatan pedagang di sekitar jalur joging yang digunakan warga untuk berolahraga pada pagi dan sore hari. Area tersebut harus tetap bisa diakses dengan leluasa tanpa terganggu aktivitas jual beli.
Helmi menilai, pemerintah perlu menentukan titik lokasi berjualan guna menghindari kerumunan di ruang publik. Kebijakan tersebut juga membuat fasilitas umum tetap sesuai dengan fungsinya.
Lanjut Helmi, pemerintah harus melakukan penataan dengan proporsional dengan berbagai pertimbangan mulai dari kebutuhan usaha dan aktivitas masyarakat.
Sebelum berakhir, DPRD Samarinda mendorong pemerintah melalukan penertiban dengan regulasi yang ada. Dengan langkah tersebut ruang publik tetap jadi ruang yang nyaman dan pertumbuhan ekonomi masyarakat tetap terjaga. (Dry/Adv/DPRDSamarinda)
