DPRD Samarinda Minta Pemerintah Terapkan Kebijakan Pro Masyarakat Atas Klaim Eks Lokalisasi Bayur
Garda.co.id, Samarinda – Komisi I DPRD Kota Samarinda menggelar rapat dengar pendapat terkait aduan warga atas tanah eks lokalisasi bayur milik Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.
Rapat yang di gelar pada Rabu (04/11/2026) di ruang rapat gabungan DPRD Kota Samarinda dilaksanakan dengan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra mengungkapkan lahan eks lokalisasi bayur telah dimiliki masyarakat sejak tahun 1980-an.
“Tapi, di tahun 2014, tiba-tiba lahan itu tercatat oleh pemerintah kota sebagai aset,” Terangnya.
Dirinya telah menanyakan ke Pemkot Samarinda terkait klaim lahan tersebut sebagai aset pemerintah. Alih-alih menjawab dengan detail pihak pemerintah memberikan penjelasan kurang memuaskan dan tidak meyakinkan.
Lanjut Samri, Masyarakat mengetahui lahan miliknya masuk aset pemerintah ketika ingin mengurus sertifikasi
“Nah, yang jadi pertanyaan kenapa pemerintah ini mengakui aset kebelakangan di tahun 2014,” Tuturnya.
Samri menuturkan informasi yang didapatkan dari pemilik lahan dan ketua RT setempat bahwa ada kegiatan pertambangan di daerah tersebut yang masuk jadi konsensi perusahaan swasta.
Untuk pembebasan lahan yang dilakukan perusahaan perlu membuat surat keterangan disinilah kata Ketua RT surat itu berubah yang awalnya masyarakat menjadi milih pejabat daerah, sehingga masyarakat kehilangan haknya.
Meskipun ada pengakuan dari mantan pejabat daerah di masa lalu dan diminta untuk mencabut serta mengakui tanah itu milik masyarakat, aset yang telah tercatat tidak bisa sertamerta di keluarkan harus melalui mekanisme yang ada.
Akhir, Samri meminta kepala daerah saat ini memberikan kebijakan kongkret atas permasalahan klaim kepemilikan lahan tersebut, dirinya juga berharap lahan tersebut dikembalikan menjadi milik masyarakat. (Dry/Adv/DPRDSamarinda)
