Komisi I DPRD Samarinda Dorong Perda Pematangan Lahan, Cegah Permasalahan Lingkungan
Garda.co.id, Samarinda – DPRD Kota Samarinda tengah menginisiasi pembentukan Peraturan Daerah (Perda) terkait izin pematangan lahan.
Perda ini di godok untuk menata kawasan pemukiman dan permasalahn lingkungan di Kota Samarinda di masa mendatang.
Melalui Komisi I DPRD Kota Samarinda, perda ini difokuskan pada penyiapan untuk pembukaan lahan bukan terkait lahan galian C
”Kami sekarang sedang merancang peraturan daerah tentang izin pematangan lahan. Pematangan lahan yang kaitannya kapling-kapling tanah ini, jadi bukan galian C,” ucap Ketua Komisi I, Samri Shaputra.
Nantinya, regulasi ini mengatur terhadap pengusaha tanah kaplingan wajib menyediakan fasilitas umum (fasum) dasar, seperti jalan dan saluran air (drainase), sebelum tanah tersebut dijadikan pemukiman masyarakat guna mencegah terjadi banjir.
”Ini untuk masyarakat juga, jangan sampai pada saat ditempati banjir. Tapi kalau dia sudah siapkan drainasenya, ini untuk mengantisipasi kehidupan selanjutnya,” tekannya.
Selain infrastruktur dasar, Samri menegaskan pentingnya kejelasan status dan peruntukan lahan, hal ini mencegah adanya permasalahan antara pegusaha maupun masyarakat. Dirinya mendorong pengusaha untuk berkonsultasi dengan instansi terkait.
”Termasuk juga memeriksa betul-betul tanah ini tidak bermasalah enggak. Karena kalau bermasalah dia juga yang rugi, masyarakat juga kena imbasnya,” tuturnya.
Ketika status tanah jelas diperuntukan bukan untuk pemukiman, lebih baik pengusaha tidak melanjutkan pekerjaan. Hal ini, kata Samri, akan meninbulkan masalah kemudian hari.
Mengenai target pelaksanaan regulasi tersebut, Samri menjelaskan bahwa prosesnya saat ini masih berada pada tahap pengajuan awal. Pembahasan resmi draf Perda ditargetkan mulai berjalan pada tahun 2027 setelah judul disahkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).
”Kita ini baru mengajukan judul untuk masuk Propemperda di tahun 2027. Jadi tahapannya baru mengajukan judul. Berarti judulnya sudah disahkan, ditetapkan, 2027 kita mulai kerja,” tutupnya. (Dry/Adv/DPRDSamarinda)
