DPRD Samarinda Gelar Rapat Paripurna, Komisi IV Inisiasi Raperda Pencegahan Perkawinan Anak
Garda.co.id, Samarinda – DPRD Kota Samarinda menggelar Rapat Paripurna pada Rabu (11/11/26) dengan dua agenda sekaligus yakni penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiasi DPRD Kota Samarinda tahun 2027 serta penyampaian laporan kegiatan reses anggota dewan masa persidangan III tahun 2026.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti mengungkapkan rencana untuk mengusulkan dua raperda baru untuk tahun 2027. Namun karena keterbatasan anggaran pihaknya akhirnya mengusulkan satu raperda.
“Kami sebenarnya ada dua usulan, tapi karena harus ada yang prioritas, mana untuk tahun 2027, sehingga kami memilih yang pencegahan perkawinan anak,” kata Puji saat ditemui setelah Rapat.
Ia membeberkan pengambilan raperda tersebut karena banyaknya laporan yang diterima dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA), Pengadilan Agama, Kantor Wilayah (Kanwil) Agama, serta Komunitas Perempuan atas tingginya perkawinan anak di Samarinda.
Lanjut Puji, angka kekerasan yang timbul atas perkawinan tersebut juga turut disampaikan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB). Atas dasar hal tersebut inisiasi raperda pun diusulkan guna mengatasi permasalahan yang terjadi di Samarinda.
“Kita sudah punya Perda Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga tetapi untuk lebih khususnya, itu pada pencegahan perkawinan anak,” terangnya.
Permasalahan yang terjadi tidak terlepas dari permasalahan sosial dan perekonomian. Puji berharap Raperda ini membuat masyarakat paham bahwa anak perlu dilindungi dan memiliki masa depan sebagai pilar utama bangsa.
Ia juga mengatakan nanti akan turut mensosialisasikan peraturan tersebut kepada masyarakat. Melalui pendekatan preventif ini permasalahan yang terjadi selama ini dapat terselesaikan hingga akar rumputnya.
“Banyak hal yang membuat kami akhirnya, memilih memprioritaskan tentang pencegahan perkawinan anak, penegakan undang-undang atas perlindungan anak, pencegahan kekerasan dalam rumah tanggah dan kekerasan seksual di Kota Samarinda harus diselesaikan,” demikian Puji (Dry/Adv/DPRDSamarinda)
