Helmi Sebut Pemekaran Samarinda Utara Perlu Memperhitungan Segala Aspek Wilayah
Garda.co.id, SAMARINDA– Rencana pemekaran Kecamatan Samarinda Utara untuk pemerataan pelayanan masyarakat menuai respon dari berbagai pihak.
DPRD Kota Samarinda menilai rencana pemekaran perlu menimbang berbagai aspek dari kelayakan administratif, peningkatan pelayanan publik, serta kemampuan keuangan daerah dalam menopang operasional pemerintahan baru.
Samarinda Utara saat ini memiliki luas wilayah 229,52 kilometer persegi dengan jumlah penduduk lebih dari 119 ribu jiwa. Kondisi ini menjadi pertimbangan dalam melakukan penataan guna menjangkau pelayanan pemerintah pada masyarakat dapat lebih efektif.
Pemekaraan kecamatan bukan hanya meningkatkan akses pelayanan masyarakat namun juga perlu menimbangkan dampak yang diterima bagi masyarakat.
Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, mengatakan rencana pemekaran tersebut masih di kaji. Hasil kajian kelayakan pemekaran menjadi dasar dalam menentukan proses selanjutnya.
“Yang jelas kemarin masih dianalisis dulu ‘kan, seberapa jauh kelayakannya,” terangnya.
Salah satu aspek yang juga perlu dipertimbangkan yakni pembiayaan setelah kecamatan baru terbentuk. Kehadiran kecamatan baru memberi dampak pada pengeluaran daerah, sehingga pemerintah perlu menghitung kemampuan fiskal daerah.
Pembangunan fasilitas sarana dan prasarana pendukung pemerintah, aktivitas pemerintah perlu diperhitungkan sehingga pemerintah baru tidak mengalami kendala keuangan.
“Karena dengan adanya pemekaran tentu juga akan mempengaruhi dari segi pembiayaan,” tuturnya.
Kendati demikian, DPRD Samarinda tidak menutup kemungkinan untuk mendukung rencana tersebut. Helmi menegaskan, dukungan lembaganya akan diberikan apabila usulan pemekaran telah memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku.
Dalam rencana pemekaran, pihaknya turut berperan aktif dalam dalam mendalami aspek pemerintahan dan regulasi pembentukan wilayah administratif baru. Kajian tersebut diperlukan untuk memastikan seluruh tahapan pemekaran berjalan sesuai ketentuan hukum.
“Kalau memang itu memenuhi syarat, kita dari DPRD akan support,” ucapnya.
Pembahasan akan dilakukan bersama Pemkot Samarinda untuk menilai kesiapan pelaksanaan. Berbagai aspek menjadi evaluasi bersama dari kebutuhan fasilitas pemerintahan, dukungan logistik, kesiapan anggaran, hingga manfaat yang dapat dirasakan masyarakat setelah pemekaran diterapkan.
Helmi menegaslan rencana pembentukan kecamatan baru tidak hanya semata-mata ingin membentuk pemerintahan baru, perhatian pada wilayah yang dimekarkan juga perlu diperhitungkan dengan matang.
“Nanti kita diskusikan sejauh mana kesiapannya, logistiknya, dan manfaatnya,” demikian Helmi. (Dry/Adv/DPRDSamarinda)
