Jumlah Sekolah Terbatas, Penerapan Sistem Zonasi Pada PPDB di Kaltim Jadi Masalah
Garda.co.id, Samarinda – Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Benua Etam terbatas, penerapan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) munculkan sekelumit masalah dalam dunia pendidikan di Kalimantan Timur (Kaltim).
Selaras dengan itu, Puji Setyowati, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim mengatakan, SMA dan SMK Negeri yang memiliki daya tampung lebih di Kaltim jumlahnya sedikit. Hal ini tentunya berbanding terbalik dengan bengkaknya jumlah lulusan / peserta didik baru yang akan mendaftar.
“Makanya sering kita temukan kalau sekolah kapasitasnya sudah penuh. Pihak sekolah membatasi kuota penerimaan siswa/i setiap tahun ajaran baru, sehingga banyak anak-anak kita yang tidak tertampung dan akhirnya memilih tidak bersekolah,” kata Puji – sapaan akrabnya.
Padahal, ungkap Puji, jika pemerintah memberikan pemahaman dengan baik, banyak orang tua siswa yang bisa mengalihkan anaknya ke sekolah swasta. Sehingga masalah ini dapat pelan-pelan teratasi dan ada pemerataan siswa/i SMA dan SMK baik di sekolah Negeri maupun swasta.
Di sisi lain, Ketua Fraksi Demokrat – Nasdem itu mendorong pemerintah untuk memperbaiki dan menambah sarana dan prasarana pendidikan, terkhusus fasilitas yang ada di setiap SMA dan SMK agar pemerataan penempatan pelajar mampu dioptimalkan di Kalimantan Timur.
Puji juga menegaskan, semua masyarakat berhak atas fasilitas pendidikan yang dijaminkan negara sesuai apa yang di mandatkan dalam konstitusi UUD 1945. Adanya kebijakan yang diterapkan, seharusnya mampu memberikan kemudahan seluruh lapisan masyarakat untuk menikmati fasilitas pendidikan, bukan sebaliknya.
“Pemprov Kaltim harus memperhatikan hal Ini supaya ada pemerataan dan kemudahan. Karena pemenuhan kuota jumlah siswa, harus sesuai juga dengan bertambahnya fasilitas di sekolah,” tutupnya. (Rifai/Adv/DPRDKaltim)
