Inspektur Tambang di Kaltim Kurang, Ratusan Lubang Tambang Tidak Terurus

Garda.co.id, Samarinda – Sumber daya manusia (SDM) untuk mengawasi pertambangan di Kalimantan Timur (Kaltim) masih sangat kurang, kondisi ini yang dinilai menjadi biang kerok ratusan lubang tambang yang tidak terurus.

Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) Sutomo Jabir, Kamis (26/1/2023).

Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kaltim itu menyampaikan, untuk saat ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) hanya memiliki 30 Inspektur tambang untuk melakukan monitoring dan pengawasan terhadap ratusan izin usaha pertambangan (IUP) di Kaltim. Jumlah tenaga inspektur tambang tersebut tentunya tidak cukup untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh IUP yang ada di seluruh wilayah Kaltim.

Untuk diketahui, mengutip data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) per November 2022, jumlah izin usaha pertambangan (IUP) di Kalimantan Timur mencapai jumlah 476.

“Kami sudah pernah memanggil Inspektur Tambang untuk membahas masalah pengawasan pertambangan. Mereka mengakui bahwa dengan jumlah SDM yang ada, mereka tidak sanggup mengawasi seluruh IUP yang ada di Kaltim,” ungkap Sutomo Jabir.

Lebih lanjut, Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menerangkan dengan jumlah 30 orang, Inspektur Tambang dinilai tidak akan sanggup mengawasi satu kawasan pertambangan.

“Hal ini yang harus diperhatikan dan dicarikan jalan keluar. Keterbatasan SDM ini pula yang membuat banyak sekali lubang tambang yang tidak terurus di Kaltim,” terangnya.

Dia menambahkan pihak yang paling merasakan dampak aktivitas pertambangan adalah masyarakat Kaltim. Kami sangat berharap agar fungsi pengawasan reklamasi pasca tambang tidak seluruhnya diambil oleh pusat.

“Harusnya masih ada wewenang daerah untuk mengawasi, agar perusahaan tidak lepas tangan dan acuh terhadap dampak lingkungan di daerah. Mereka wajib mereklamasi lubang tambang yang mereka gali,” tutupnya. (Rifai/Adv/DPRDKaltim)