DPRD Kaltim Harap Dana CSR Disalurkan untuk Infrastruktur Daerah Tertinggal
Garda.co.id, Samarinda – Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono mengharapkan Pemerintah Daerah (Pemda) gunakan anggaran Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan swasta di Kalimantan Timur (Kaltim) disalurkan untuk memperbaiki infrastruktur daerah tertinggal.
Daerah-daerah yang tertinggal tidak terlepas dari permasalahan infrastruktur yang minim, meskipun banyak perusahaan-perusahaan swasta yang melakukan operasional di wilayah pedesaan di Kabupaten/Kota yang ada di Kaltim.
“Bicara desa tertinggal ini terkait dengan persoalan infrastruktur. Kenapa orang malas datang? Karena akses jalannya rusak dan sebagainya,” ucap Tio.
Anggota Dewan dari Fraksi Golkar ini menegaskan dalam hal ini peran dari perusahaan swasta juga wajib dilibatkan dalam perbaikan dan peningkatan infrastruktur daerah yang menjadi lokasi aktivitas usahanya.
“Bantuan CSR dari perusahaan swasta yang ada di wilayah tentu sangat diharapkan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Pemda yang memiliki kewenangan juga dapat menekan para perusahaan untuk dapat menyalurkan bantuan CSR guna perbaikan infrastruktur di wilayah operasionalnya.
“Kita tidak minta, tapi berdasarkan Undang-Undang, CSR itu ada dan wajib disalurkan pada masyarakat sekitar. Sehingga kepala daerah melalui OPD nya punya kekuatan untuk menekan pengusaha terkait CSR, ” terangnya.
Tio menjelaskan, bukan hanya soal penyaluran CSR untuk peningkatan infrastruktur di daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di sekitar lokasi perusahaan juga harus menjadi perhatian. Ia menekankan, tenaga kerja lokal harus diperkuat dengan memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas skil, sehingga masyarakat di sana dapat sejahtera.
“Apalagi dengan adanya IKN, hari ini tenaga kerja kita sedang berproses untuk mendapatkan sertifikasi dari pemerintah agar bisa ikut berkompetisi dalam proses seleksi tenaga kerja yang masuk ke program pembangunan IKN, ” pungkasnya.(Rifai/Adv/DPRDKaltim)
