DPRD KALTIMPariwara

Bahas Pengelolaan Anggaran, DPRD Kaltim Dorong Pembangunan Infrastruktur Pendidikan

Garda.co.id, Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) gelar diskusi bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim dan Koordinator Program Studi Doktor Manajemen Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Mulawarman (Unmul), Selasa (24/1/2023).

Diskusi tersebut membahas hal-hal yang berkaitan dengan arah kebijakan pengelolaan pendidikan dan  pengelolaan anggaran pendidikan di Kaltim.

Jalannya diskusi dipimpin oleh Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji dan Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Yenni Eviliana dan Abdul Kadir Tappa. Turut hadir pula perwakilan dari Disdikbud Kaltim dan Program Studi Doktoral Manajemen Pendidikan FKIP Unmul.

Usai agenda diskusi Hasanuddin Mas’ud menyampaikan, banyak hal yang bahas tentang pengelolaan dan penganggaran pendidikan di Kaltim. Sumbang saran dan kritik banyak diulas dalam forum diskusi.

“Kita menyarankan ada mahasiswa yang menulis disertasi terkait pengelolaan dan penganggaran pendidikan di Kaltim kepada koordinator progam studi,” ujar Hasanuddin Mas’ud saat dijumpai awak media.

Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) itu memaparkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim untuk pendidikan  sebesar 20 persen dari keseluruhan APBD. Hal ini sesuai Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 31 ayat 4 amandemen ke-4 yang mewajibkan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBD.

“Sesuai dengan UU, 20 persen dari total anggaran APBD Kaltim yang 17,2 Triliun itu yaa sekitar 3,4 Triliun,” paparnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan 20 persen itu dialokasikan untuk pendidikan secara keseluruhan baik operasional dan infrastruktur pendidikan. Dari sekitar 3,4 triliun itu, hanya  sekitar 900 miliar untuk infrastruktur pendidikan. Ia berharap penganggaran untuk infrastruktur pendidikan lebih besar kedepannya.

BACA JUGA :  Laporan Akhir Pansus Trantibumlinmas Disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-41

“Harapannya penganggaran untuk operasional pendidikan bisa dikurangi dan untuk pembangunan infrastruktur pendidikan itu bisa lebih besar kedepannya, itu yang jadi konsen kita,” ucap pimpinan DPRD Kaltim yang akrab dengan sapaan Hamas.

Hamas mengungkapkan infrastruktur pendidikan di Kaltim masih sangat kurang dan itu menjadi tantangan buat kita semua. Hal ini terbukti dengan jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) yang lebih sedikit dari jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP).

“Setiap tahunnya kita masih berkutat di masalah sistem zonasi sekolah saat pendaftaran karena kurangnya infrastruktur pendidikan,”tutup Hamas.(Rifai/Adv/DPRDKaltim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

+ 86 = 95

Back to top button