Samri Tekankan Penanganan Komprehensif Dalam Atasi Perizinan Gereja Toraja
Garda.co.id, SAMARINDA– Polemik perizinan pembangunan Gereja Toraja di kawasan Samarinda Seberang mendapat sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda.
Sejumlah permasalahan mulai dari belum terbitnya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) hingga adanya penolakan dari sebagian warga, memungkinkan timbulnya konflik sosial jika tidak ditangani dengan baik.
Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Saputra, mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh gegabah dan terburuh buru dalam mengambil keputusan izin rumah ibadah. Pasalnya, permasalahan ini bukan hanya menyangkut administratif semata.
“Pertimbangan sosial di tengah masyarakat harus menjadi prioritas, agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan konflik,” ujarnya.
Disisi lain, Sekretaris Komisi I DPRD Samarinda, Ronal Stephen Lonteng, mengungkapkan bahwa persyaratan pembangunan gereja telah terpenuhi terlebih telah mengantongi rekomendasi dari Kementerian Agama.
“Jika semua syarat sudah lengkap, mestinya tidak ada alasan untuk menunda penerbitan izin. Ini berkaitan dengan hak warga dalam menjalankan ibadah,” ucapnya.
Permasalahan ini mencuat setelah munculnya penolakan dari sebagian masyarakat setempar dan juga belum keluarnya izin resmi dari pemerintah.
Guna mencari jalan terbaik dalam permasalahan ini, DPRD Samarinda memfasilitasi forum rapat dengar pendapat namun hingga saat ini, masih belum terlaksana dikarenakan belum tercapainya kesepakan dari seluruh pihak yang terlibat.
Lanjut Samri, permasalahan ini harus ditangani dengan bijak dan komprehensif guna meredam permasalahan yang dapat timbul isu SARA ini.
“Jika ada potensi konflik, perlu ada kajian ulang dan pendekatan yang tepat untuk menemukan solusi terbaik,” tekannya.
Akhir, DPRD Samarinda menegaskan dalam upaya penyelesaian permasalahan yang terjadi saat ini perlunya mempertimbangkan berbagai aspek mulai dari hukum dan sosial, sehingga masyarakat dapat menjalani kehidupan dengan damai. (Dry/Adv/DPRDSamarinda)
