Garda.co.id, SAMARINDA – Setelah beberapa waktu lalu melakukan Rapad Dengar Pendapat (RDP) bersama Forum Pedagang Pasar Pagi (FP3), akhirnya jajaran Anggota DPRD Samarinda pun langsung turun menemui pedagang pada Rabu, (11/10/2023).
Para anggota legislatif yang turun kali ini yakni, Anggota Komisi III DPRD Samarinda Anhar, bersama Anggota Komisi II Laila Fatihah dan Novi Marinda Putri.
Dalam kunjungan tersebut, beberapa perwakilan pedagang menunjukkan sejumlah los yang kondisinya dinilai tidak layak dan mengkhawatirkan.
Mulai dari jaringan kabel listrik yang semrawut, atap bocor hingga kios pedagang di lantai satu yang sering tergenang air ketika hujan deras melanda.
Maka dari itu, kondisi tersebut disebut Anhar harus dibenahi terlebih dahulu sebelum pemerintah memikirkan rekonstruksi lapak pedagang Pasar Pagi.
Terlebih setelah ia mengetahui, bahwa gedung Pasar Pagi telah beberapakali dilakukan renovasi. Tetapi fasilitas yang didapat oleh mereka tidak sejalan dengan retribusi yang dibayarkan kepada UPTD Pasar Pagi.
Sehingga untuk mengatasi persoalan ini, Anhar meminta kepada pemerintah bersama instansi terkait unutk membuka diskusi kepada para pedagang.
“Makanya kalau kami ditantang ajak diskusi, harusnya Pemkot Samarinda yang undang kami. Kami tidak mau debat kaya capres cawapres,” kata Anhar.
Sebagai wakil rakyat, ia mengaku bahwa pihaknya hanya menjalankan tugasnya untuk menjembatani aspirasi masyarakat kepada pihak eksekutif.
“Mereka (pedagang) tidak keberatan kok, malah senang.,” ucapnya.
Ia sendiri mengakui langkah yang dilakukan Pemkot Samarinda untuk membenahi Pasar Pagi harus diapresiasi.
“Tapi di sisi lain tolong siapkan pedagang tempat yang representatif, karena ini menyangkut hajat hidup orang. Kami tidak ada tendesi apa-apa,” tegasnya.
Di tempat yang sama, Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Laila Fatihah dan Novi Marinda Putri mengutarakan seharusnya Pemkot Samarinda melalui Dinas Perdagangan (Disdag) dan UPTD Pasar Pagi dapat memberikan sosialisasi yang gamblang kepada seluruh pedagang.
“Libatkanlah pedagang ke perencanaan ini, karena mereka tidak akan menentang,” ungkap Laila.
“Mereka juga telah membayar retribusi, harusnya fasilitas yang mereka juga sesuai,” tambah Novi.
Kendati demikian, para anggota legislatif ini berharap persoalan tersebut segera mendapat solusi yang tepat agar kedepannya tidak ada pihak yang merasa dirugikan, baik pemerintah maupun pedagang. (Riduan/ADV/DPRD SMD)
