Jakarta, Garda.co.id – Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Periode 2021-2023, Raihan Ariatama menyampaikan bahwa sektor maritim menjadi salah satu isu nasional yang menjadi perhatian serius saat ini. Tantangan serta berbagai Polemik dalam sektor kemaritiman Indonesia saat ini tentunya harus segera ditangani secara serius oleh pemerintah dan masyarakat indonesia dengan bahu-membahu melakukan percepatan pembenahan agar cita-cita Negara tercapai untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Indonesia mencatat sejarah kejayaan di wilayah perairan indonesia. Masa kejayaan laut nusantara dilihat dari jejak kerajaan-kerajaan maritim yang menyebar selama berabad-abad, kerajaan sriwijaya pada abad ke 7 dan kerajaan majapahit pada abad ke 12. Kini pemerintah berupaya keras untuk mengembalikan kejayaan maritim dengan memanfaatkan sebaik-baiknya potensi laut indonesia yang menggerogoti pada kesejahteraan rakyat indonesia.
Kandungan laut nusantara mengandung nilai ekonomi yang cukup besar, baik makhluk hidup di perairan maupun sumber daya bawah laut yang belum maksimal dimanfaatkan termasuk pemanfaatan energi terbarukan. Laut Indonesia yang terbentang luas 2/3 dari total luas wilayah negara republik Indonesia tentunya memiliki jutaan potensi yang terdapat di dalamnya. Belum lagi dengan letak geografis Indonesia yang berada di antara 2 benua dan diapit oleh 2 samudra, posisi ini sangat strategis dan menguntungkan.
Berada dalam jalur perdagangan dunia, indonesia memiliki wilayah perairan 3.257.483 km2 dan memiliki 17.000 pulau yang merangkai nusantara. Luasnya laut memiliki peranan penting bagi alur laut indonesia. Jalur ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) telah di tetapkan sebagai jalur perdagangan nasional maupun internasional. Aktivitas Perdagangan lintas wilayah dan lintas negara di dunia 90% dilakukan memalui jalur laut, Indonesia menjadi salah satu negara di dunia yang diuntungkan dalam aktivitas lalu lintas perdagangan dunia. Secara teori tersebut maka indonesia memiliki keuntungan dari sisi navigasi perairan yang dimana indonesia memiliki 10 jalur strategi perdagangan dengan tercatat kurang lebih sekitar 1.500 triliun dolar AS atau 45% perdagangan dunia yang melintasi perairan indonesia.
Disaat masa pandemi berbagai negara di dunia saat ini mendapat dampak terhadap ekonomi yang cukup signifikan sehingga Indonesia sebagai salah satu negara yang terkena dampak ekonomi kini sedang berupaya keras untuk bangkit dengan melakukan terobosan-terobosan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Salah satu potensi besar dalam pemulihan ekonomi nasional yaitu dengan memaksimalkan potensi kemaritiman.
Optimalisasi Industri Kelautan dan perikanan, pembenahan sektor pariwisata, pembaruan sistem kemaritiman atau yang dikenal dengan program pemerintah yaitu Marine Operation System (MOS) serta program Inportnet menjadi prioritas pemerintah dalam upaya digitalisasi terpadu harus segera teralisasi, juga percepatan pembangunan suprastruktur dan infrastruktur laut menjadi faktor pendukung utama Kembalinya gairah putaran ekonomi dalam lalu lintas perdagangan dunia yang melibatkan letak strategi laut Indonesia, dan pemaksimalan pengelolaan dalam memanfaatkan sumber energi yang dimiliki dari potensi kelautan Indonesia.
Ketua Bidang Maritim & Agraria PB HMI, Yunus Umagap membenarkan bahwa PB HMI pada periodesasi 2021-2023 kini akan berusaha melakukan konsentrasi terhadap perkembangan kondisi negara dalam sektor maritim.
Mantan Ketua Umum HMI Cabang Ambon ini menambahkan bahwa wilayah laut Indonesia turut mendukung perekonomian Bangsa dari segi perikanan (13,5 juta ton/pertahun). Indonesia sebagai salah satu negara yang termasuk dalam segitiga terumbu karang yang memiliki sekitar 76% spesies terumbu karang dunia maka dianggap tuan rumah keanekaragaman ikan terbesar di dunia dengan sekitar lebih dari 1.650 spesies. Dilansir dari The Daily Rocord, Indonesia menjadi salah satu dari 10 negara eksportir terbesar dalam sektor perikanan.
Besarnya potensi Kelautan Indonesia harus menjadi perhatian khusus oleh seluruh masyarakat agar kita kedepan mampu mengelola dengan kesejahteraan dan memanfaatkan sebaik-baiknya demi rakyat Indonesia. Yunus Umagap kemudian menyampaikan kegiatan-kegiatan serius akan konsisten dilakukan oleh bidang Kemaritiman dan Agraria PB HMI dengan berbagai aktivitas dan raliasasi dari beberapa program bidang kemaritiman dan Agraria PB HMI.
Bidang Kemaritiman PB HMI 2021-2023 memiliki 2 program kerja yaitu Sekolah Maritim dan Tapal Batas HMI. Program Sekolah maritim dalam pelaksanaannya dibagi menjadi 2 sub kegiatan yaitu Sekolah Bahari dan Sekolah Agraria.
Sekolah bahari adalah sesuatu bentuk kegiatan dengan tujuan menstimulus peran aktif pemuda dalam merespon isu kemaritiman serta terlibat secara nyata dalam pengembangan pengelolaan potensi kemaritiman nasional. Sekolah agraria adalah suatu bentuk kegiatan dengan tujuan generasi muda dapat memahami berbagai permasalahan dalam sektor agraria, serta kedepannya mampu melaksanakan pemanfaatan lahan dalam sektor pertanian dan perkebunan dalam rangka pengembangan ketahanan pangan dan pemulihan ekonomi nasional.
Program Sekolah Maritim ini akan dilaksanakan 4 kali dalam satu periodesasi yang dilaksanakan dalam 1 semester sebanyak 1 kali. Sekolah bahari menjadi salah satu wujud nyata Himpunan Mahasiswa Islam mempersiapkan generasi muda yang kompeten dan Profesional dalam bidang kemaritiman.
Program kerja kedua dari Bidang Kemaritiman dan Agraria PB HMI yaitu Tapal Batas HMI. Program ini adalah kegiatan yang dilakukan di 4 wilayah ujung perbatasan negara, yaitu di pulau terluar di ujung utara, barat, selatan dan timur Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Adapun beberapa kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan program tapal batas HMI antara lain, riset, bantuan sosial, diskusi publik, membangun rumah literasi dan terakhir membangun Tugu HMI dalam rangka menuju 1 abad Himpunan Mahasiswa Islam. Pastinya keterbatasan daerah serta keterbatasan akses transportasi di wilayah-wilayah terluar Indonesia maka wilayah-wilayah perbatasan harus mendapat perhatian khusus oleh pemerintah baik secara infrastruktur maupun kesejahteraan rakyat sampai dengan saat ini masih minim sentuhan oleh pemerintah pusat.
Pemerintah beserta seluruh warga negaranya bertanggung jawab penuh dalam menjaga Jaga Negara secara utuh. Melindungi seluruh wilayah, berbagai sumber daya alam yang terkadung serta kesejahteraan rakyat harus diprioritaskan sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Himpunan Mahasiswa Islam yang telah berumur 74 Tahun akan selalu berpegang teguh pada prinsip dan komitmennya untuk menjadi garda terdepan dalam mewujudkan cita-cita tersebut, tutup Yunus Umagap. (***)
