Garda.co.id, PPU – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Ishaq Rahman, menegaskan pentingnya perusahaan di daerah tersebut mematuhi ketentuan hukum terkait proses pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan. Ia meminta agar perusahaan tidak melakukan pemberhentian karyawan secara sepihak dan sembarangan yang dapat menimbulkan beban sosial dan ekonomi di kemudian hari.
“PHK harus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Jangan sampai pemberhentian dilakukan seenaknya tanpa memperhatikan dampak sosial dan hak-hak pekerja,” tegas Ishaq.
Ishaq mengingatkan, keberlangsungan ekonomi masyarakat tidak lepas dari hubungan industrial yang sehat antara perusahaan dan pekerja. Jika perusahaan melakukan PHK secara tidak teratur, hal itu bisa memicu konflik sosial dan masalah ketenagakerjaan yang berkepanjangan.
“Kita harus jaga hak pekerja sekaligus memastikan perusahaan juga menjalankan fungsinya secara legal. Jangan sampai terjadi PHK yang menimbulkan beban bagi pemerintah maupun masyarakat,” tambahnya.
Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah perusahaan di PPU mengalami tekanan ekonomi, terutama akibat fluktuasi pasar dan pandemi global. Namun, menurut Ishaq, hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk melakukan PHK massal tanpa prosedur yang jelas dan kompensasi yang layak.
Ishaq juga mendorong Dinas Ketenagakerjaan dan instansi terkait agar melakukan pengawasan ketat terhadap perusahaan yang beroperasi di PPU. Langkah ini bertujuan agar proses PHK dilakukan secara transparan dan tidak merugikan pekerja.
“Pengawasan ketat harus terus dilakukan agar tidak ada perusahaan yang melanggar aturan, baik dalam hal pembayaran pesangon maupun pemberitahuan kepada pekerja,” ujarnya.
Politisi Partai PDIP ini juga mengingatkan pentingnya dialog antara manajemen perusahaan dan perwakilan pekerja untuk mencari solusi terbaik bila ada restrukturisasi.
“Kita harapkan perusahaan dan pekerja duduk bersama mencari jalan keluar yang adil dan manusiawi,” kata Ishaq. (Dry/Adv)
