Garda.co.id, SAMARINDA – Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti menyoroti kolaborasi penting tiga pilar dalam dunia pendidikan yang mampu meningkatkan mutual setiap lembaga pendidikan, yakni masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah.
Baginya, permasalahan pendidikan tidak dapat diatasi hanya oleh pemerintah daerah saja, tetapi memerlukan dukungan aktif dari dunia usaha dan masyarakat untuk mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
“Upaya peningkatan SDM juga memerlukan sarana dan prasarana yang tidak hanya dapat disediakan oleh pemerintah,” ungkapnya pada Rabu (8/11/2023).
Dalam menangani tantangan pendidikan, kerjasama yang erat antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha menjadi krusial. Jika kerjasama tersebut tidak berjalan efektif, dampaknya akan terasa oleh pemerintah.
“Kerjasama yang baik dari dunia usaha dan masyarakat (orang tua murid) sangat diperlukan. Tanpanya, upaya peningkatan SDM akan sulit terwujud dengan baik,” tuturnya.
Politikus Partai Demokrat itu menambahkan, munculnya donasi atau iuran dipicu oleh keterbatasan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pendidikan yang besar. Dia juga menolak isu tentang sekolah gratis yang sering dimanfaatkan untuk kepentingan politik oleh pihak sebelumnya.
“Tidak ada yang benar-benar gratis di sekolah, semuanya tetap memerlukan biaya. Apalagi bagi siswa yang mendapat beasiswa, biaya sekolahnya tetap ditanggung oleh pemerintah,” tegasnya.
Selain itu, dia menjelaskan bahwa alokasi dana BOSDA atau Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) hanya mencukupi sekitar Rp900 ribu hingga Rp1 juta per siswa, padahal kebutuhan setiap peserta didik mencapai Rp5 juta. Hal ini menjadi dasar munculnya kontribusi atau iuran dari pihak sekolah.
“Iuran itu tidak ada sanksi kalau tidak bayar juga tidak apa-apa, karena itu kan bentuknya sukarela bagi yang ikhlas,” pungkasnya. (Mr/adv)
