Dukung Pendidikan Gratis 12 Tahun, Fadly Nilai Pemerintah Harus Hadirkan Kebijakan Yang Holistik Dan Adil
Garda.co.id, Samarinda – Setelah Mahkama Konstitusi (MK) membacakan putusan terkait pendidikan gratis selama 12 tahun, berbagai respon terhadap implementasinya menjadi buah bibir yang hangat di tengah masyarakat.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fadly Imawan menyampaikan beberapa catatannya untuk mengoptimalkan program ini berjalan dengan baik.
Fadly mengatakan bahwa pemenuhan hak pendidikan sudah menjadi kewajiban bagi negara dalam mencerdaskan anak bangsa. Namun, jika dilakukan tak terukur maka akan menggangu keberlangsungan pendidikan baik negeri ataupun swasta.
“Secara prinsip tentu kita semua mendukung pendidikan gratis sebagai bagian dari hak warga negara. Tapi pertanyaannya, apakah pemerintah siap secara finansial untuk membiayai itu secara menyeluruh, apalagi jika diimplementasikan secara nasional,” ucapnya.
Dalam pelaksanaannya, Fadly menjelaskan ketika tanggung jawab anggaran dialihkan ke pemerintah daerah, maka akan mempengaruhi kemampuan fiskal provinsi maupun kabupaten/kota dalam menjalankan program prioritas yang telah disusun sebelumnya.
Fadly sempat menyinggung program Gratispoll di Kaltim yang memberikan pendidikan gratis hingga ke jenjang perguruan tinggi.
“Langkah Gubernur Kaltim sudah progresif, bahkan sampai kuliah dibiayai. Tapi kita juga realistis, anggarannya besar sekali. Kalau ini diterapkan nasional tanpa kesiapan matang, saya khawatir pelaksanaannya justru tidak merata,” sambungnya.
Dirinya mengungkapkan selama ini penyelenggaraan pendidikan hadir dari kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat, khususnya yayasan swasta yang berkontribusi besar sebagai alternatif pendidikan berkualitas.
“Kalau semua pendidikan dibiayai negara, bagaimana nasib sekolah swasta? Apakah mereka bisa tetap bertahan? Padahal banyak dari mereka yang sudah punya rekam jejak bagus dan melayani segmen tertentu yang tidak bisa diakomodasi oleh sekolah negeri,” imbuhnya.
Fadly melihat sekolah swasta seringkali menghadirkan berbagai fasilitas dan metode pembelajaran yang unggulan.
Maka dari itu, Fadly menekankan bahwa kebijakan pendidikan gratis 12 tahun harus tetap memberi ruang bagi masyarakat dalam memilih jalur pendidikan.
“Sekolah swasta justru sering jadi pilihan karena kualitas. Banyak orang tua yang rela bayar lebih demi pendidikan terbaik. Kalau semua digratiskan, tetapi kualitasnya rata-rata, maka kita justru mengorbankan mutu,” jelasnya.
Fadly mendorong pemerintah untuk merumuskan kebijakan pendidikan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan untuk sekolah negeri ataupun swasta. Menurutnya, akses pendidikan gratis serta menjaga ekosistem pendidikan agar tetap kompetitif dan beragam perlu dijamin keberlangsungannya.
“Kita perlu menjaga keseimbangan. Negara hadir menjamin hak pendidikan dasar dan menengah, tapi lembaga swasta juga perlu dijaga agar terus berkembang. Kalau semua diseragamkan, pendidikan kita bisa kehilangan daya saing,” tutupnya. (Dry/Adv/DPRDKaltim)
