Garda.co.id, Samarinda – Sehubung dengan perpindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) ke Kalimantan Timur dan Samarinda sebagai salah satu daerah penyanggah IKN, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra menilai Perlunya peningkatan di sektor pariwisata
Samri menjelaskan, Samarinda sebagai ibukota dari provinsi Kaltim dan sebagai daerah penyanggah dari IKN sudah seharusnya mempersiapkan diri untuk menyambut hal tersebut. Menurutnya, nanti orang-orang yang ada di seluruh Indonesia itu akan datang ke Samarinda dan salah satu potensi yang mereka lirik adalah potensi dari pariwisata.
“Kita harus siap menyambut itu dengan memperlihatkan potensi pariwisata yang ada di Samarinda, karena banyak peluang yang bisa kita lakukan khusunya dalam hal pariwisata,” ucap Samri, pada Selasa (19/3/2024).
Lanjut, dirinya menyampaikan dari sektor pariwisata tersebut dinilai memiliki potensi untuk bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Samarinda. Wisata yang dibangun dan dikembangkan saat ini masih dilakukan oleh pihak swasta saja tinggal bagaimana dari pemkot untuk melakukan dorongan dan juga kerjasama terkait pemanfaatan potensi pariwisata yang ada.
“Kita akan mendorong potensi pariwisata di Samarinda, tentu saja ini bisa meningkatkan PAD kita. Kerja sama dengan pihak swasta harus dilakukan oleh Pemkot Samarinda dan jangan sampai mereka dibiarkan untuk jalan sendiri tanpa dikelola oleh pemerintah,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Samri menjelaskan bahwa nantinya ada dua keuntungan yang didapat, pertama bagi pengelolaan wisata dan kedua dari pemkot melakukan dorongan pariwisata dalam bentuk iklan untuk bisa memperkenalkan ke daerah-daerah lain, karena nantinya keuntungan yang didapat berasal dari pajak yang dibayarkan.
“Nah kalau nantinya yang berkunjung meningkat otomatis sumber pendapat kita juga meningkat jadi kan dua-duanya pun dapat,” ujarnya.
Samri membeberkan, untuk saat ini mungkin pemerintah belum mendapatkan apa-apa, karena saat ini sektor pariwisata sering didirikan oleh pihak-pihak swasta, bahkan mungkin ada yang tidak memiliki izin bagaimana pemerintah mau menarik pajak disitu jika tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
“Tinggal bagaimana pemerintah lagi untuk bisa memanfaatkan peluang yang ada dari potensi pariwisata, serta melakukan kerjasama dengan pihak terkait guna meningkatkan PAD di Samarinda dalam membaca peluang pariwisata yang ada,” pungkasnya. (DG/Adv/DPRDSamarinda)
